Tabanan, PancarPOS | DPRD Tabanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, khususnya di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD), Rabu (6/8/2025). Dalam sidak itu, dewan menemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari bangunan yang memakan sempadan jalan hingga sawah produktif yang diuruk untuk kepentingan pembangunan.
Sidak ini merupakan tindak lanjut dari hasil temuan sebelumnya. Tercatat ada 14 bangunan yang melanggar tata ruang di kawasan Jatiluwih. Temuan ini dikhawatirkan dapat mengancam status WBD, bahkan berpotensi dicabut jika tidak segera ditindaklanjuti.
Sidak dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Tabanan, I Made Asta Darma, bersama seluruh ketua komisi DPRD Tabanan. Ia menegaskan bahwa dewan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
“Sesuai komitmen bersama, kita harus jaga WBD ini. Jangan sampai ada tambahan pelanggaran,” tegas Asta Darma.
Dari pengecekan di lapangan, ia menemukan beberapa titik pelanggaran, termasuk sawah produktif yang diuruk serta bangunan besar yang melanggar sempadan jalan tanpa menyediakan lahan parkir. “Kondisi seperti ini seharusnya diketahui sebelum bangunan berdiri. Jangan sampai setelah berdiri baru diketahui melanggar,” ujarnya.
Meski sebagian besar investor di kawasan tersebut merupakan warga lokal, Asta Darma mengingatkan adanya peringatan dari UNESCO agar WBD tidak kehilangan statusnya. “Kita perlu solusi bersama yang tidak merugikan semua pihak. Intinya kita harus sama-sama menjaga WBD ini,” tegas politisi Partai Golkar asal Desa Dajan Peken itu.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani. Ia menekankan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan dugaan pelanggaran tata ruang. “Memang benar ada indikasi pelanggaran. Temuan ini segera ditindaklanjuti agar tidak ada tambahan pelanggaran. Intinya kita harus selamatkan WBD,” ujarnya.
Sementara itu, Perbekel Jatiluwih I Nengah Kartika mengaku pihak desa tidak menerima pemberitahuan resmi terkait aktivitas pembangunan tersebut. “Kami juga kaget, tidak ada laporan ke desa maupun kepala wilayah. Setelah dicek, bangunan itu milik warga lokal, rencananya akan dijadikan restoran Jepang, sementara lahan yang diurug untuk parkir,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebagian bangunan di kawasan WBD sudah berdiri sejak tahun 1990-an, jauh sebelum Jatiluwih ditetapkan sebagai warisan dunia. Namun ia menekankan pentingnya sinergi antara sektor pertanian dan pariwisata agar keberlanjutan ekonomi desa tetap terjaga. “Kami berharap kebijakan ke depan harus pro rakyat dan berpihak pada kelestarian sawah,” katanya.
Manajer Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, I Ketut Purna, juga menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan sawah yang menjadi warisan leluhur. “Kami memberi subsidi pupuk dan melakukan penyemprotan gratis agar 99 persen sawah tetap lestari. Itu satu-satunya kekuatan ekonomi desa,” jelasnya.
Ia menilai kehadiran investor lokal dapat memperkuat sinergi pariwisata dan pertanian, asalkan tidak melanggar aturan maupun nilai budaya. “Jika status WBD ingin tetap terjaga, perlu komitmen bersama,” tandasnya. mas/ama/*
