Pra Musrenbang Aksi Konvergensi 2026 Digelar, Pemkot Denpasar Perkuat Strategi Tekan Stunting
Denpasar, PancarPOS | Pemerintah Kota Denpasar melalui Bappeda Kota Denpasar menggelar Pra Musrenbang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kota Denpasar Tahun 2026 di Ruang Mahottama Lantai III Graha Sewaka Dharma, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama Pra Musrenbang Penurunan Prevalensi Stunting. Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa percepatan penurunan stunting tetap menjadi agenda prioritas pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Arya Wibawa menegaskan bahwa stunting bukan semata persoalan kesehatan, melainkan menyangkut kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. Dampaknya bersifat jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, kemampuan kognitif, produktivitas, hingga daya saing bangsa.
Ia menekankan, dalam visi “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, penurunan stunting menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang berkeadilan.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2024, prevalensi stunting di Kota Denpasar berada pada angka 10,8 persen. Sementara Survei Status Gizi Tahun 2024 mencatat penurunan menjadi 10,4 persen. Meski menunjukkan tren membaik, capaian tersebut dinilai belum sesuai ekspektasi.
“Kita masih menghadapi tantangan pada beberapa indikator layanan, khususnya intervensi bagi remaja putri, pasangan calon pengantin, pencegahan anemia, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta layanan spesifik bagi baduta dan balita,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar intervensi semakin tepat sasaran dan efektif. Upaya percepatan penurunan stunting telah diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan selaras dengan tema pembangunan Tahun 2027, yakni peningkatan kualitas daya saing SDM serta inovasi pelayanan publik berbasis budaya melalui transformasi digital.
Adapun strategi yang akan diperkuat meliputi penguatan intervensi promotif dan preventif pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, peningkatan kualitas serta keterjangkauan layanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader pendamping keluarga.
Selain itu, konvergensi lintas sektor akan diperkuat melalui analisis situasi berbasis data, perencanaan yang lebih terintegrasi, serta monitoring dan evaluasi berkala. Penguatan perencanaan dan penganggaran melalui penandaan program stunting serta peningkatan kemitraan dengan dunia usaha, akademisi, desa adat, dan partisipasi masyarakat juga menjadi fokus.
“Saya menekankan pentingnya peran kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai garda terdepan agar layanan benar-benar menjangkau sasaran. Konvergensi harus nyata di lapangan, bukan hanya dalam dokumen,” tegasnya.
Melalui Pra Musrenbang ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan menyepakati langkah strategis yang akan diintegrasikan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dengan pendekatan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Denpasar, Ni Luh Putu Sari Dewi, menjelaskan bahwa kegiatan ini berlandaskan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, serta Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menyebutkan tujuan kegiatan ini meliputi evaluasi kinerja perangkat daerah, perumusan usulan program dan kegiatan intervensi, pemilahan serta penandaan program dalam kategori fisik prasarana, sosial, budaya, dan ekonomi, hingga deklarasi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Kegiatan yang berlangsung satu hari secara luring ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas unsur perangkat daerah, instansi vertikal, Tim Penggerak PKK, WHDI, UPTD Puskesmas se-Kota Denpasar, BPS, Kantor Kementerian Agama, camat, perbekel dan lurah, Majelis Madya Desa Adat, tenaga ahli, perguruan tinggi, Ikatan Bidan Indonesia, hingga DPD KNPI Kota Denpasar.
Rangkaian acara diawali dengan paparan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mengenai keberlanjutan regulasi percepatan penurunan stunting, Kepala Bappeda Provinsi Bali terkait sinkronisasi program tingkat provinsi, serta Kepala Bappeda Kota Denpasar mengenai rencana penanganan stunting Tahun 2027.
Diskusi dan pemberian masukan dari seluruh peserta menjadi penutup kegiatan, sebagai bahan penyempurnaan program ke depan. Melalui Pra Musrenbang ini, konvergensi percepatan penurunan stunting diharapkan benar-benar terimplementasi di lapangan guna mewujudkan generasi Denpasar yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. mas/ama/*
