Denpasar, PancarPOS | Praktik bayar pungutan atau retribusi di kawasan wisata Kintamani, Bangli, kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan petugas menghentikan kendaraan, termasuk sepeda motor, di jalan umum dan memungut biaya Rp25.000 per orang.
Dalam video yang diunggah akun Kabar Dewata, tampak petugas berdiri di tengah jalan raya sambil menghadang kendaraan wisatawan yang melintas. Ironisnya, pungutan ini diduga dilakukan di jalur provinsi yang seharusnya bebas dari retribusi daerah. “Pemkab Bangli dituding buta bongol terkait pungutan retribusi yang tidak masuk akal Rp25.000 per orang, padahal masyarakat hanya lewat saja kok dipungut? Itu kan jalan provinsi,” tulis keterangan dalam video tersebut.
Seorang pengamat sekaligus pelaku pariwisata di Kintamani yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, praktik seperti ini sudah berlangsung lama dan semakin merusak citra pariwisata Bali. “Coba turun langsung ke lapangan, berdiri di tempat pungutan itu. Petugas menghadang mobil di tengah jalan, tidak pakai seragam, gaya seperti preman. Wisatawan banyak yang kaget dan merasa tidak aman,” tegasnya, pada Minggu (2/11/2025).
Ia menambahkan, banyak wisatawan datang karena keindahan panorama Danau dan Gunung Batur, namun keluhan soal pungutan terus bermunculan. “Banyak turis mengeluh karena dimintai pungutan lebih dari sekali, bahkan kadang tanpa karcis resmi. Ada juga warga yang hanya lewat untuk bekerja atau belanja, tapi tetap ditarik uang masuk,” ujarnya.
Menurut data Dinas Pariwisata Bangli, Kintamani mencatat lebih dari 270 ribu kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2024 dengan retribusi resmi Rp20.000 per wisatawan domestik dan Rp50.000 untuk wisatawan asing. Namun, pungutan tambahan yang dilakukan di luar pos resmi tidak tercatat dalam laporan keuangan daerah.
“Yang direport jangan cuma yang resmi-resmi saja. Coba nyelusup ke bawah, lihat pungutan di jalan-jalan umum itu. Tolong bela rakyat, jangan pejabat. Kami pelaku pariwisata kecil yang paling kena dampaknya,” kata pengamat tersebut menegaskan.
Masyarakat dan pelaku pariwisata mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli menertibkan praktik pungutan dan menata ulang sistem retribusi agar lebih transparan. Mereka juga meminta agar petugas di lapangan memakai seragam resmi dan hanya memungut di pos yang telah ditentukan sesuai perda.
“Kalau dibiarkan, keindahan Kintamani akan kalah oleh citra buruk pungutan dan ketidaktertiban. Wisatawan datang dengan kagum, pulang dengan kecewa,” pungkas sumber tersebut. Sayangnya, ketika dihubungi melalui pesan tertulis dan telepon seluler untuk konfirmasi, pihak Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta belum merespon hingga berita ini diturunkan. ama/ksm
