Denpasar, PancarPOS | Tudingan Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak mendukung UMKM di Bali dibantah langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si., saat jumpa pers bersama PWI Bali dan KPI Bali dengan awak media terverifikasi Dewan Pers, pada Selasa (1/11/2022) di Ruang Rapat Kantor Satpol PP Bali, Renon, Denpasar. Menurutnya penertiban baliho salah satu UMKM bertuliskan “Babi Guling Bu Made Jimbaran” itu, karena dipasang tidak sesuai ketentuan, sekaligus sebagai upaya pembersihan dalam rangka persiapan puncak KTT Presidensi G20. Apalagi jalur lokasi baliho tersebut akan dipasang 2.500 penjor G20.
“Selaku tuan rumah kita hanya melakuan bersih-bersih di Bali sebelum tanggal 11 November 2022. Penertiban baliho tidak pernah memilah-milah, baik pamflet maupun umbul-umbul di luar ketentuan juga dibongkar. Jadi semuanya dibersihkan baliho yang dipaku di pohon, diikat tiang listrik, apalagi iklan bodong dan telah rusak, serta tidak sesuai ketentuan semua dibersihkan,” tegasnya, seraya penertiban ini sebagai komitmen penertiban di jalur G20 harus tuntas yang selanjutnya di jalur DTW. “Ini tidak ada muatan politik, sentimen atau SARA,” tegas birokrat asal Nusa Penida, Klungkung ini.
Karena itu, ia mempertanyakan ada pihak yang berpikir seperti itu, sehingga tidak bersyukur Bali menjadi tuan rumah G20, karena sebagian besar masyarakatnya hanya mengandalkan sektor pariwisata. “Patut dipertanyakan yang berpikir seperti itu. Karena kami tidak ada memilah-milah seperti itu, dan kebetulan viral penertiban babi guling yang terpasang di tiang listrik. Tidak bener kami tidak mempertimbangkan UMKM, karena iklannya dipasang tidak pada tempatnya di atas trotoar. Jadi kalau tidak kita tertibkan di mana pasang penjornya?,” tanya mantan Kabid Trantib Satpol PP Provinsi Bali ini, sembari mempertanyakan di mana akan memasang 2.500 penjor G20, jika medianya tidak disiapkan untuk ditunjukan di mata dunia.
“Informasinya ini harus diluruskan. Kita tidak ada robek balihonya (babi guling, red), karena kondisinya sudah robek dan yang punya sudah ambil kembali. Jadi bukan kami tidak berpihak kepada UMKM, tapi ini juga sebagai pembelajaran, agar tidak berpromosi seenaknya saja. Kita hanya murni ingin memunculkan lingkungan yang asri,” tutup Dewa Rai sapaan akrabnya itu. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Bali, Ida Bagus Ludra menegaskan soal baliho tersebut bukan ranahnya sebagai lembaga siaran, sehingga babi guling yang viral masih menjadi kewenangan UU ITE.
Namun terkait G20 diharapkan agar bisa digunakan dengan baik sebagai ajang media promosi bagi Bali, karena ada kepentingan yang lebih besar sebagai destinasi wisata utama. Apalagi sejak pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Bali sampai minus 13 persen. Karena itu, sektor pariwisata mempunyai dampak luar biasa bagi perekonomi Bali, sehingga KPI ingin lembaga penyiaran bisa menjadi marwah memajukan pariwisata Bali. “Karena itu kami telah memberi surat edaran kepada semua lembaga penyiaran di Bali untuk ikut memanjukan pariwisata ke depan,” bebernya. Ditambahkan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali, Drs. I GMB Dwikora Putra meminta agar media pemberitaan penertibkan baliho agar diberitakan secara bijaksana.
Namun, pihaknya yakin masing-masing media punya visi yang sama, meskipun pers sangat sulit dikontrol terutama media online. Apalagi disadari di luar itu, juga ada media sosial yang lebih dasyat, padahal sebetulnya bukan berita pers dan bukan menjadi ranah media pers. “Harian media cetak di Bali sudah berdarah-darah mendukung untuk menyukseskan G20, namun memang untuk media online sudah kami kontrol, di mana kantornya? Siapa pengelolanya kadang kami tidak tahu,” katanya dengan menyebut media pers secara umum mendukung dan memberikan informasi seluas-luasnya terkait G20, sekaligus mengamankan pemberitaan yang kontra produktif termasuk program Bali bangkit. ama/ksm
