Denpasar, PancarPOS | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali bersama seluruh unit Kantor Pelayanan Pajak menggelar kegiatan Pajak Bertutur Tahun 2025 secara serentak. Dengan mengusung tema “Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju”, program ini menyasar peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi di seluruh Bali. Tujuannya, menanamkan kesadaran pajak sejak dini sebagai pondasi membangun bangsa.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Bali, Janita Sunarsasi, melaporkan bahwa Pajak Bertutur 2025 diikuti 383 siswa dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi. Di antaranya SDN 1 Petang Badung, SDN 1 Bunutin Bangli, SDN 11 Kesiman Denpasar, SDN 5 Dauh Puri Denpasar, SMAN 3 Negara Jembrana, SMK TI Bali Global Jimbaran, SMPN 16 Denpasar, SMPN 6 Tejakula Buleleng, hingga IKIP Saraswati Tabanan.
Salah satu kegiatan utama berlangsung di SMK TI Bali Global Jimbaran, hasil kolaborasi Kanwil DJP Bali dengan KPP Pratama Badung Selatan. Sebanyak 59 siswa kelas XII dari jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV), Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG), Teknik Jaringan & Komputer, serta Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL) mengikuti langsung sosialisasi tersebut.
“Pajak Bertutur adalah program edukasi untuk menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini. Kami tidak ingin hanya jurusan akuntansi dan keuangan saja yang memahami perpajakan, tapi juga semua sektor pendidikan. Karena pajak menyentuh semua aspek kehidupan,” ujar Darmawan, Kepala Kanwil DJP Bali.
Ia menegaskan bahwa kesadaran pajak tidak bisa dibentuk instan, melainkan melalui proses pembelajaran berkelanjutan. Generasi muda perlu dikenalkan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk gotong royong rakyat untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak menjadi kontrak setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak.
Materi penyuluhan dibawakan oleh Penyuluh Pajak Kanwil DJP Bali, Ni Putu Ariasih, dan Penyuluh Pajak KPP Pratama Badung Selatan, Made Saras Mulia Rani. Ariasih memperkenalkan konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan analogi sederhana. “Uang masuk ke dompet pemerintah disebut pendapatan negara, sedangkan uang keluar disebut belanja negara. Sebanyak 73 persen pendapatan negara berasal dari pajak,” jelasnya.
Sementara itu, Saras menekankan manfaat nyata pajak yang langsung kembali kepada masyarakat. Untuk sektor pendidikan misalnya, pemerintah mengalokasikan Rp724,3 triliun atau 20 persen dari APBN 2025. Anggaran ini membiayai Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, Tunjangan Profesi Guru, BOS, Beasiswa LPDP, pendanaan riset, hingga revitalisasi sarana pendidikan melalui DAK Fisik.
Melalui Pajak Bertutur, Kanwil DJP Bali berharap pelajar tidak hanya mengenal pajak sebagai kewajiban, tetapi juga memahami peran strategisnya dalam mendukung pembangunan. Dengan keterlibatan aktif generasi muda dari berbagai jenjang pendidikan, diharapkan lahir masyarakat yang sadar pajak, peduli, serta berkontribusi untuk Indonesia maju. ama/ksm
