Badung, PancarPOS | DPRD Kabupaten Badung mulai mengencangkan fungsi pengawasannya. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Mangupura pada Selasa (21/4/2026), dewan secara resmi membahas dan menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025. Agenda ini bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi menjadi panggung evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua II I Made Wijaya dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung. Dalam forum tersebut, dinamika pembahasan berjalan serius namun tetap tertib, mencerminkan keseriusan legislatif dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menguliti berbagai aspek kinerja pemerintah daerah. Mulai dari efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, hingga tata kelola pemerintahan menjadi sorotan utama. Dari hasil pembahasan itu, DPRD merumuskan sejumlah catatan strategis yang akan dijadikan rekomendasi resmi kepada eksekutif.
Rekomendasi tersebut rencananya akan diserahkan secara formal kepada Pemerintah Kabupaten Badung dalam Rapat Paripurna lanjutan pada 23 April 2026. Penyerahan ini menjadi momentum penting, karena rekomendasi DPRD bersifat wajib ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan.
Melalui rekomendasi yang disusun, DPRD Badung secara tegas mendorong peningkatan efektivitas program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya itu, dewan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Langkah ini menunjukkan bahwa DPRD tidak ingin sekadar menjadi lembaga stempel, tetapi benar-benar mengambil peran sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Evaluasi terhadap LKPJ menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah daerah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Badung.
Di tengah tuntutan publik yang semakin kritis, DPRD Badung tampak berupaya menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan kemitraan dengan pemerintah daerah. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna berlangsung lancar dan kondusif, namun substansi yang dihasilkan memiliki bobot strategis bagi arah pembangunan Badung ke depan. Jika ditindaklanjuti secara konsisten, rekomendasi DPRD ini dapat menjadi kompas dalam memperbaiki kekurangan sekaligus memperkuat capaian yang telah diraih. mas/ama/*
