Adu Aplikasi Luar Bali di Tanjung Benoa, TRIHITA Siap Lawan Dominasi Transportasi Berbasis Desa Adat

Badung, PancarPOS | Di tengah arus deras digitalisasi global yang kian menekan ruang hidup ekonomi lokal, sebuah gagasan berbasis kearifan Bali kembali mengemuka. PT Sentrik Persada Nusantara menggagas Program Transportasi Hijau Terintegrasi berbasis Desa Adat atau TRIHITA, sebuah inisiatif strategis yang menempatkan desa adat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama pengelolaan transportasi dan ekonomi digital.

Program TRIHITA lahir dari kesadaran bahwa selama ini desa adat di Bali, termasuk kawasan-kawasan pariwisata strategis, hanya menjadi ruang operasional bagi berbagai kepentingan ekonomi besar. Potensi ekonomi yang tercipta dari aktivitas pariwisata, transportasi, dan jasa justru lebih banyak mengalir keluar, meninggalkan desa adat dengan sisa-sisa manfaat yang tidak sebanding dengan beban sosial, budaya, dan lingkungan yang ditanggung.

Dalam konteks itulah, Tanjung Benoa dipilih sebagai pilot project pengembangan aplikasi transportasi hijau berbasis desa adat. Kawasan pesisir ini dinilai memiliki prasyarat yang paling lengkap, mulai dari kelembagaan adat yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif, hingga karakter wilayah yang kompleks dan bernilai strategis secara ekonomi maupun pariwisata.

Founder PT Sentrik Persada Nusantara yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Trihita Bali Dwipa, I Made Sudiana, SH., M.Si, menegaskan bahwa TRIHITA bukan sekadar proyek teknologi atau bisnis aplikasi. Program ini dirancang sebagai model kebijakan alternatif untuk memperkuat kedaulatan ekonomi desa adat di tengah dominasi sistem ekonomi digital global.

“TRIHITA selaras dan mendukung langsung visi Pemerintah Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Kami ingin membangun sistem transportasi berkelanjutan yang berlandaskan kearifan lokal, memperkuat desa adat, dan berorientasi pada kesejahteraan krama Bali,” ujar Sudiana saat pemaparan program di Wantilan Desa Adat Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan, nilai dasar yang diusung dalam TRIHITA bersumber dari filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan alam. Filosofi ini diterjemahkan ke dalam sistem transportasi modern yang rendah emisi, tertib, aman, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

Menurut Sudiana, selama ini transportasi di kawasan pariwisata Bali berkembang tanpa kendali lokal yang memadai. Masuknya aplikasi transportasi daring dengan dukungan modal besar memang membawa kemudahan, tetapi juga menciptakan ketimpangan baru. Desa adat kerap hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.

“Potensi ekonomi desa adat sangat besar, tetapi banyak yang justru mengalir keluar. Karena itu kami berupaya membangun sistem aplikasi transportasi yang bisa diterapkan secara terpisah di masing-masing desa adat, sesuai karakter wilayah dan kebutuhan masyarakatnya,” jelas politisi senior yang sempat menjabat Wakil Bupati Badung dan Anggota DPRD Badung itu.

Tahap awal pengembangan TRIHITA difokuskan pada sektor transportasi. Namun, Sudiana menegaskan bahwa visi jangka panjangnya jauh lebih luas. Aplikasi ini dirancang sebagai pintu masuk menuju ekosistem ekonomi desa adat yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, penginapan, UMKM, perdagangan lokal, hingga berbagai layanan berbasis komunitas.

Dengan sistem digital yang dikelola berbasis desa adat, kontrol terhadap wilayah dan potensi ekonomi tetap berada di tangan krama desa. Digitalisasi tidak lagi menjadi ancaman, melainkan alat untuk memperkuat posisi desa adat dalam struktur ekonomi modern.

Sudiana tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang dihadapi desa adat saat ini. Derasnya arus digitalisasi dan ekspansi pelaku usaha luar telah menempatkan desa-desa adat pada kondisi yang semakin terdesak secara ekonomi. Hampir seluruh sektor ekonomi mengalami gempuran masif, sementara kemampuan adaptasi desa adat kerap tertinggal.

“Kalau desa adat tidak ikut masuk ke dalam sistem digital, maka lambat laun akan tersingkir. Kita tidak bisa hanya kuat secara adat dan spiritual, tetapi juga harus kuat secara ekonomi. Kalau ekonomi rapuh, maka daya tahan desa adat juga ikut goyah,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi desa adat bukan sekadar kepentingan jangka pendek, tetapi menyangkut keberlanjutan Bali dalam jangka panjang. Desa adat harus tetap kokoh tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk anak cucu di masa depan.

Dalam pemaparannya, Sudiana juga menyinggung sejarah kebijakan penguatan desa adat di Bali. Ia menyebut pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada era kepemimpinan almarhum Ida Bagus Mantra sebagai contoh kebijakan visioner yang berhasil memperkuat fondasi ekonomi desa adat. “LPD adalah bukti bahwa desa adat bisa dan mampu mengelola ekonomi krama. Kebijakan itu sangat brilian. Sekarang tugas kita adalah melanjutkan semangat itu dengan menjawab tantangan zaman, termasuk digitalisasi,” ujarnya.

General Manager PT Sentrik Persada Nusantara, Pande Yuliasanjaya, menjelaskan bahwa aplikasi TRIHITA dirancang dengan pendekatan teknis yang relatif sederhana, namun memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Aplikasi ini memiliki dua fungsi utama, yakni aplikasi konsumen dan aplikasi mitra atau pengemudi. “Secara teknis memang mirip dengan aplikasi transportasi daring yang sudah ada. Tetapi perbedaannya terletak pada distribusi nilai ekonomi dan basis wilayah pengelolaan,” jelas Pande.

Dalam sistem TRIHITA, pengemudi, pemilik kendaraan, koperasi desa, dan properti lokal ditempatkan sebagai penerima manfaat utama. Porsi keuntungan untuk penyedia aplikasi justru dibuat paling kecil. Dengan demikian, perputaran ekonomi tetap berada di desa adat. “Aplikasi ini bukan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tetapi untuk memastikan ekonomi desa bergerak dan berputar di wilayahnya sendiri,” tegasnya.

Pande menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan sistem. Desa adat memiliki ruang untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan sesuai dinamika lokal.

Pemilihan Tanjung Benoa sebagai pilot project bukan tanpa pertimbangan matang. Kawasan ini dikenal memiliki kelembagaan desa adat yang kuat dan telah berfungsi efektif dalam pengelolaan wilayah. Partisipasi masyarakat juga relatif tinggi, terutama dalam sektor pariwisata dan jasa.

Selain itu, Tanjung Benoa merupakan kawasan pesisir dengan kompleksitas tinggi. Ekosistem mangrove dan laut berpadu dengan aktivitas pariwisata internasional, perikanan, serta permukiman padat. Nilai ekonomi dan kualitas pariwisatanya tinggi, menjadikannya laboratorium ideal untuk menguji kebijakan transportasi hijau berkelanjutan.

Dari sisi aksesibilitas dan visibilitas, Tanjung Benoa juga dinilai sangat representatif. Lokasinya mudah dijangkau dan mudah dipantau, sehingga memudahkan proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Keberhasilan di kawasan ini diharapkan mampu menciptakan efek ganda dan membuka peluang replikasi di wilayah pesisir lain di Bali.

Dukungan terhadap gagasan TRIHITA datang dari Desa Adat Tanjung Benoa. Jro Bandesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda, menegaskan bahwa pada prinsipnya desa adat siap mendukung program ini sepanjang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Transportasi di Tanjung Benoa sudah berjalan sejak lama dan menjadi kebutuhan utama kawasan wisata. Kalau aplikasi ini mampu menyatukan potensi yang sudah ada dan memberikan kontribusi lebih besar bagi desa adat, tentu kami mendukung,” ujarnya.

Yonda juga mengulas sejarah panjang pengelolaan transportasi di Tanjung Benoa, jauh sebelum hadirnya transportasi berbasis aplikasi daring. Menurutnya, desa adat telah lebih dahulu membentuk sistem transportasi berbasis BBG untuk melayani hotel-hotel di kawasan tersebut. “Waktu itu belum ada online. Tujuannya agar pembagian perizinan adil bagi krama yang ingin bekerja, karena kebutuhan taksi memang tinggi,” kenangnya.

Ia juga menyinggung masuknya transportasi online ke wilayah desa adat sekitar tahun 2017. Saat itu, desa memilih jalur dialog dan penyesuaian agar tidak terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. “Prinsip saya jelas, jangan ribut soal transportasi pariwisata. Yang penting masyarakat rukun dan potensi ekonomi tetap bisa dinikmati bersama,” tegasnya.

Menurut Yonda, persoalan utama yang masih dihadapi saat ini adalah belum terkoneksinya seluruh potensi transportasi dalam satu sistem terpadu. Padahal, terdapat sedikitnya 12 perusahaan pesisir dan wisata bahari di Tanjung Benoa yang setiap hari membutuhkan layanan transportasi. “Potensinya besar, tetapi belum terkoneksi. Di sinilah peluangnya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dukungan yang diberikan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan murni untuk kepentingan krama desa. Keputusan akhir, kata dia, tetap berada di tangan masyarakat adat. “Saya hanya mendorong kalau memang ini untuk mereka, bukan untuk saya,” pungkasnya.

Melalui TRIHITA, Tanjung Benoa diproyeksikan tidak hanya menjadi lokasi uji coba teknologi, tetapi juga simbol perlawanan halus desa adat terhadap arus besar ekonomi digital yang selama ini cenderung eksploitatif. Jika berhasil, model ini berpotensi menjadi rujukan bagi desa-desa adat pesisir lain di Bali, bahkan di luar Bali, dalam membangun sistem transportasi dan ekonomi digital yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal. ama/ksm