Jakarta, PancarPOS | Selama bertahun-tahun, subsidi LPG 3 kg dirancang sebagai jaring pengaman energi bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, dan nelayan kecil. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan energi dengan harga terjangkau. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari ideal.
Fakta di berbagai daerah menunjukkan bahwa distribusi LPG 3 kg kerap diwarnai penyimpangan. Salah satu modus yang marak adalah pengolosan,.yakni memindahkan isi tabung LPG 3 kg subsidi ke tabung nonsubsidi atau tabung ukuran lebih besar, untuk kemudian dijual dengan harga pasar yang lebih tinggi. Akibatnya, stok di pangkalan cepat habis dan masyarakat miskin sulit memperoleh barang sesuai harga resmi.
Ironisnya, meskipun pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di kisaran Rp18.000–Rp22.000 per tabung (tergantung daerah), realitas di lapangan menunjukkan warga miskin sering kali membayar Rp25.000 hingga Rp30.000. Kondisi ini membuat tujuan subsidi menjadi kabur, karena yang berhak tetap membayar hampir setara harga nonsubsidi, sementara selisih keuntungan dinikmati oleh pihak-pihak di rantai distribusi yang bermain di luar aturan.
Dari sudut pandang kebijakan publik, situasi ini menciptakan tiga masalah utama:
- Inefisiensi anggaran – Dana besar yang digelontorkan tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh penerima sasaran.
- Kebocoran distribusi – Maraknya dugaan praktik pengolosan dan penjualan di atas HET membuat subsidi tidak sampai pada target yang diinginkan.
- Distorsi pasar – Perbedaan harga antara LPG subsidi dan nonsubsidi menjadi celah spekulasi dan perdagangan ilegal.
Dengan kondisi tersebut, menghapus subsidi LPG 3 kg disertai reformasi kebijakan energi dapat menjadi langkah strategis. Penghematan anggaran dapat dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) energi atau subsidi tepat sasaran berbasis data warga miskin yang terintegrasi. Skema ini menutup peluang penyimpangan, sekaligus memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak, tanpa tergerus biaya distribusi atau permainan harga.
Kebijakan ini memang memerlukan transisi yang hati-hati. Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme kompensasi, seperti pemberian kartu subsidi energi atau potongan listrik untuk rumah tangga miskin, agar dampak kenaikan harga LPG tidak menggerus daya beli. Dengan begitu, penghapusan subsidi bukan hanya soal menghemat anggaran, tetapi juga menegakkan keadilan dan transparansi dalam tata kelola energi nasional. ama/ksm
