Denpasar, PancarPOS | Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak resmi mengumumkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi untuk Tahun Pajak 2025. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya hingga batas waktu normal 31 Maret 2026.
Pengumuman bernomor PENG-28/PJ.09/2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut menegaskan bahwa relaksasi diberikan dalam rangka implementasi sistem inti administrasi perpajakan yang tengah berlangsung. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kepatuhan tanpa membebani masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan transisi sistem.
Dalam ketentuan normal, batas waktu pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi untuk Tahun Pajak 2025 jatuh pada 31 Maret 2026. Namun melalui kebijakan ini, wajib pajak yang terlambat tetap diberikan kesempatan tanpa dikenakan sanksi administratif, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan, penghapusan sanksi berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT Tahunan, pembayaran PPh Pasal 29, maupun pelunasan kekurangan pajak setelah tanggal jatuh tempo, yakni mulai 1 April 2026 hingga paling lambat 30 April 2026.
Artinya, selama periode tersebut, keterlambatan tidak akan dikenakan denda maupun bunga sebagaimana diatur dalam ketentuan umum perpajakan. Bahkan, dalam hal sistem telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), maka sanksi administratif yang tercantum akan dihapuskan secara jabatan oleh kantor wilayah DJP.
Kebijakan ini juga memberikan kepastian bahwa keterlambatan pelaporan dalam periode relaksasi tidak akan berdampak pada status wajib pajak, termasuk tidak menjadi dasar pencabutan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu maupun penolakan permohonan administratif lainnya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, dalam dokumen tersebut menegaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Ia juga mengimbau agar informasi ini disebarluaskan secara luas agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan wajib pajak.
Langkah relaksasi ini sekaligus mencerminkan pendekatan humanis pemerintah dalam pengelolaan perpajakan, yakni tidak semata menekankan penegakan hukum, tetapi juga memberikan ruang adaptasi bagi masyarakat. Terlebih, implementasi sistem administrasi baru kerap memerlukan waktu penyesuaian baik dari sisi otoritas maupun wajib pajak.
Secara strategis, kebijakan ini juga berpotensi menjaga tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance), yang selama ini menjadi fondasi utama penerimaan negara dari sektor pajak. Pemerintah tampak berhitung bahwa memberikan kelonggaran jangka pendek lebih efektif dibandingkan penegakan sanksi yang berisiko menurunkan partisipasi wajib pajak.
Meski demikian, relaksasi ini bersifat terbatas dan tidak berlaku permanen. Setelah tanggal 30 April 2026, ketentuan sanksi administratif akan kembali diberlakukan secara normal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, masyarakat tetap diimbau untuk segera memenuhi kewajiban perpajakan sebelum batas akhir relaksasi berakhir. Momentum ini menjadi kesempatan terakhir untuk menyelesaikan kewajiban tanpa konsekuensi finansial tambahan.
Di tengah tuntutan optimalisasi penerimaan negara, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan fiskal dan kondisi riil masyarakat. Sebuah pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga politis-ekonomis dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. mas/ama/*
