Sandiaga Uno Serius, Usahakan Bantuan Kredit Soft Loan Rp9,9 Triliun
Denpasar, PancarPOS | Ketua ICPI (Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia) Wilayah Bali, Dr. I Putu Anom, SE., M.Par., sangat setuju dan mendukung program Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno yang benar-benar serius ingin menggeliatkan pariwisata Bali dengan mengusahakan bantuan kredit soft loan sebesar Rp9,9 triliun. Tujuannya agar industri pariwisata bisa mempersiapkan sarana pariwisata lebih baik serta SDM lebih profesional agar sudah siap menerima kunjungan wisatawan kalau nantinya sudah mulai ada kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara ke Bali.
Program FCC (Free Covid-19 Corridor) untuk menggaet wisatawan mancanegara yang penting wisatawan yang akan berkunjung sudah sehat dengan memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan WHO dan wisatawan merasa aman dan nyaman melakukan aktivitas kunjungan ke daya tarik wisata tanpa ada kekhawatiran akan tertular pandemi Covid-19, maupun virus penyakit yang lain. “Demikian pula industri dan masyarakat Bali juga sudah siap menerima kunjungan wisatawan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta juga tidak merasa khawatir akan penularan virus Covid-19 maupun virus maupun bakteri yang lain,” jelas Mantan Dekan Fakultas Pariwisata Unud kepada PancarPOS di Denpasar, Sabtu (30/1/2021).
Penetapan Bali sebagai destinasi terpilih nomor 1 dari TripAdvisor yang bisa mengalahkan London dan destinasi wisata yang lain ini harus direspon dengan baik dengan langkah-langkah riil, agar peluang ini bisa dimanfaatkan untuk kembali menggeliatkan pariwisata Bali yang merupakan motor penggerak ekonomi Bali yang sangat terpuruk hampir setahun dengan tingkat pertumbuhan sempat tercatat -12.28% yang merupakan pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia. Selain itu, rencana Menparekraf berkantor di Bali pun patut diapresiasi, karena hai ini menunjukkan pemerintah pusat benar-benar serius memperhatikan sektor pariwisata Bali yang dikhawatirkan semakin terpuruk kalau tidak ditangani dengan baik.
“Bapak Menparekraf ingin berkantor di Bali tentu untuk memudahkan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten dan Kota dan tentunya dengan Asosiasi Pariwisata serta industri pariwisata dan masyarakat Bali sebagai tuan rumah,” imbuh Mantan Anggota BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kabupaten Badung itu. Perhatian pemerintah pusat tersebut sangat logis karena Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) Utama di Indonesia yang merupakan tolok ukur maju mundurnya pariwisata nasional dan Bali secara rutin telah menyumbang sekitar 40% dari pendapatan pariwisata secara nasional. Bali pun harus tetap secara berkelanjutan menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah ada masyarakat yang divaksin.
“Program CHSE (Cleanlines, Healthy, Safety, Sustainability Enviroment) harus terus dilanjutkan. Saya juga mohon kepada Bapak Menparekraf agar Bali tetap mengembangkan Pariwisata Budaya yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama hindu yang sedari awal sampai sekarang menjadi magnet daya tarik pariwisata Bali karena terkandung di dalamnya kearifan lokal Bali,” tandasnya. Demikian pula destinasi wisata di luar Bali pun harus tetap dikembangkan sesuai potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah di Indonesia yang beranekaragam sesuai Bhineka Tunggal Ika dan masyarakat pun perlu diberikan Pemahaman Lintas Budaya (Cross Culture Understanding).
“Agar masyarakat secara umum dan masyarakat lokal yang sebagai tuan pariwisata (host) harus benar-benar memahami toleransi karena pariwisata merupakan sumber inspirasi toleransi karena aktivitas pariwisata yang melibatkan masyarakat dari berbagai bangsa, suku, ras, agama dan kepercayaan serta etnis yang ada di dunia yang harus semuanya dihormati,” tutup akademisi asal Desa Kapal, Mengwi, Badung itu. ama/ksm
