Bali Wajib Pertama “Lockdown”
Denpasar, PancarPOS | Kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia makin hari makin bertambah. Bahkan, jumlah yang meninggal positif Corona pun terus meningkat, termasuk di Bali. Padahal, Anggota Komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana, MBA., sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk Pemprov Bali yang sepertinya mengabaikan dan menyepelekan kasus pandemi Corona ini. Ia mengaku sudah berulang kali mengingatkan pemerintah, bahwa seharusnya bisa belajar dari negara-negara lain untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan melakukan “Lockdown”. Karena itu, politisi muda asal Bali yang akrab disapa PSR ini, kembali mendesak pemerintah pusat dan daerah, khususnya Gubernur Bali, Wayan Koster melakukan “Lockdown” untuk menuntaskan penyebaran wabah Covid-19.
“Sudah berkali-kali saya sampaikan, bahwa virus corona yang berada di indonesia ini akan seperti efek bola salju yang bergulir dari kecil dan akan terus membesar. Ini seperti fenomena gunung es. Pemerintah terlalu lambat, sehingga dari 19 orang, sekarang sudah 48 orang yang meninggal karena Corona. Tolong Pak Presiden jangan anggap sepele virus corona ini, segera ambil sikap lakukan Lockdown, karena virus ini terus membuat masyarakat khawatir dan bingung, karena masih belum terdeteksi,” ujar Supadma Rudana via telepon, Minggu (22/3). Karena itu, Supadma Rudana yang kini duduk dua periode sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini, mendesak Pemprov Bali wajib pertama melakukan Lockdown, karena melihat perkembangan pandemi virus Corona yang semakin ganas penyebarannya.
“Bali posisi sangat parah penyebaran dan yang tertular, karena Bali paling rawan dan jadi pintu gerbang dunia ke Indonesia. Jadi Bali yang wajib harus pertama lakukan Lockdown. Karena nyawa jauh lebih berharga dari apapun. Jadi jangan hanya mikir bisnis dan ekonomi, tapi juga pikirkan keselamatan dan nyawa krama Bali. Saya juga pengusaha, tapi melihat lebih penting menjaga keselamatan warga Bali. Apalagi perusahaan kalau tutup sebulan gak apa, tapi nyawa wajib diselamatkan,” tegas Ketua Umum AMI (Asosiasi Museum Indonesia) ini, seraya terus bergerak cepat mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 melalui program “Putu Supadma Rudana Menyama Braya” dengan menyerahkan dan memasangkan masker sampai terus mengingatkan nyawa lebih penting dari dolar dan turis. “Bali harus Lockdown, karena pintu gerbang dunia ke Indonesia. Kan 45 persen wisatawan mancanegara turun di Bali, berarti lebih dari 7 juta Wisman mendarat ke Bali,” imbuhnya.
Menurut Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen ini, Lockdown jangan dipahami secara berlebihan oleh pemerintah, karena Lockdown ini mempunyai tiga kategori, yaitu Total Lockdown, Partial Lockdown dan Local Lockdown. Pertama, Total Lockdown seperti di Spanyol, Prancis dan kondisi Eropa menyerupai shutdown dan pihak keamanan menjaga tiap sudut agar masyarakat tidak keluar rumah. Jika keluar rumah pun hanya untuk membeli kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok. Itu pun sangat dibatasi jumlahnya perkeluarga. Kedua, Partial Lockdown yang sudah dilakukan di Indonesia, sekolah ditutup perguruan tinggi ditutup, banyak instansi meliburkan para pekerjanya dengan bekerja di rumah, penutupan tempat tempat hiburan, tempat keramaian seperti Pemda DKI Jakarta menutup Ancol, Kota Tua, museum-museum dan pembatalan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak. Dan ketiga, Local Lockdown bisa dimaknai sebagai kondisi dimana perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian hanya di rumah, satu kawasan dilockdown, satu desa dilockdown, ataupun satu area dilockdown.
“Jadi pemerintah Jokowi jangan over reaction dengan kata Lockdown,” ucap Wasekjen DPP Partai Demokrat ini, seraya menjelaskan jika Lockdown terjadi masih banyak cara untuk menekan dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat. “Salah satunya, saya mengusulkan agar pemerintah door to door memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Pemberian Beras Gratis kepada masyarakat saat masa Lockdown nanti. Ini adalah solusi yang paling cepat dan tepat untuk membantu masyarakat melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Pemerintah jangan gengsi menggunakan program Pro Rakyat yang pernah digunakan saat era Pak SBY dulu, dan utamakanlah keselamatan rakyat,” paparnya putra mantan Anggota DPD RI Dapil Bali, Nyoman Rudana ini, sekaligus menyebutkan beberapa negara telah melakukan Lockdown, termasuk negara tetangga Malaysia yang melakukan Lockdown hingga 31 Maret dan Prancis selama 15 hari.
Politisi asal Ubud, Gianyar ini, juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk menghentikan kunjungan kerja dan perjalanan dinas pemerintah. Menurutnya, dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT atau BLSM (Bantuan Langsung Sementara) kepada masyarakat. “Anggaran perjalanan dinas pemerintah harus dialihkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, berupa kebutuhan pokok di beberapa wilayah yang terkena dampak pademi virus corona, baik sembako, obat-obatan, masker, makanan bayi dan juga tentu popok bayi. Jadi pemerintah harus segera melakukan Lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19 ini. Karena saya melihat, social distancing yang disarankan Presiden Jokowi kurang efektif, dan justru malah menimbulkan keramaian yang mempermudah penyebaran virus di tempat umum atau pun sarana transportasi. Antrean yang menumpuk, masyarakat diliburkan malah pergi berlibur, perusahaan yang masih memperkerjakan karyawannya. Ini artinya pemerintah telah gagal mengontrol masyarakatnya untuk melakukan perang dengan Corona. Saran saya Bali segera Lockdown,” pungkasnya. tim/ama/jmg
