“Kenaikan PPN Indonesia: Dampak Ekonomi dan Tantangan di Tengah Persaingan ASEAN”
Denpasar, PancarPOS | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Pada 1 April 2022, Indonesia menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, dengan rencana peningkatan lebih lanjut menjadi 12% pada 1 Januari 2025.
Perbandingan Tarif PPN di ASEAN
Dalam konteks ASEAN, tarif PPN bervariasi:
Filipina: 12%
* Indonesia: 11% (akan menjadi 12% pada 2025)
Kamboja, Laos, Vietnam: 10%
* Singapura: 9%
* Thailand: 7%
* Myanmar: 5%
* Brunei Darussalam: 0%
Dengan kenaikan menjadi 12%, Indonesia akan memiliki tarif PPN tertinggi di ASEAN, sejajar dengan Filipina.
Dampak Kenaikan PPN terhadap Perekonomian
Kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi perekonomian melalui beberapa mekanisme:
1. Inflasi: Peningkatan PPN dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa, berpotensi meningkatkan inflasi. Bank Indonesia memperkirakan dampak kenaikan PPN terhadap inflasi sekitar 0,2%.
2. Daya Beli Masyarakat: Kenaikan harga akibat PPN dapat menurunkan daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan pengeluaran bulanan kelompok miskin sebesar Rp101.880 dan kelas menengah sebesar Rp354.293.
3. Pertumbuhan Ekonomi: Penurunan konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor, seperti industri manufaktur dan perdagangan, mungkin mengalami perlambatan akibat penurunan permintaan.
4. Penerimaan Negara: Di sisi positif, kenaikan PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, memperkuat anggaran, dan mendukung pembiayaan program pembangunan.
Efek Domino Berdasarkan Penelitian Terdahulu
Penelitian oleh Firdaus (2020) menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan biaya produksi, yang kemudian diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi, memicu inflasi, dan menurunkan daya beli masyarakat.
Selain itu, analisis oleh Pusat Kajian Anggaran DPR RI (2022) mengindikasikan bahwa kenaikan PPN dapat menyebabkan peningkatan inflasi, penurunan daya beli, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan angka pengangguran.
Kesimpulan
Kenaikan tarif PPN di Indonesia menempatkannya sebagai salah satu yang tertinggi di ASEAN. Dampak terhadap perekonomian mencakup potensi peningkatan inflasi, penurunan daya beli, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan penerimaan negara dari PPN dapat mendukung stabilitas fiskal dan pembiayaan pembangunan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan pendukung untuk memitigasi dampak negatif terhadap kelompok rentan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Referensi yang Digunakan
Kompas.id. (2024). Tertimpa Beban PPN 12 Persen, Sejumlah Sektor Ekonomi Rentan Melambat. Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/tertimpa-beban-ppn-12-persen-sejumlah-sektor-ekonomi-rentan-melambat.
Merdeka.com. (2024). Tarif PPN Indonesia Ternyata Paling Tinggi se-ASEAN. Diakses dari https://www.merdeka.com/uang/tarif-ppn-indonesia-ternyata-paling-tinggi-se-asean-ini-datanya-261510-mvk.html.
Antaranews.com. (2024). PPN 12 Persen, Paket Stimulus, dan Dampak terhadap Ekonomi. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4537502/ppn-12-persen-paket-stimulus-dan-dampak-terhadap-ekonomi.
Tempo.co. (2020). Dampak Kenaikan PPN 12 Persen Menurut Para Pengamat Ekonomi. Diakses dari https://www.tempo.co/ekonomi/dampak-kenaikan-ppn-12-persen-menurut-para-pengamat-ekonomi-1171352.
Berkas DPR RI. (2022). Analisis Tematik APBN dan Dampak Kenaikan PPN. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-apbn/public-file/bib-public-107.pdf.
Pajak.go.id. (2024). Dampak Positif Kenaikan Tarif PPN. Diakses dari https://pajak.go.id/id/artikel/dampak-positif-kenaikan-tarif-ppn.
Emedia.dpr.go.id. (2024). Kenaikan PPN 12 Persen dapat Mengganggu Pemulihan Ekonomi dan Sektor Industri. Diakses dari https://emedia.dpr.go.id/2024/11/20/kenaikan-ppn-12-persen-dapat-mengganggu-pemulihan-ekonomi-dan-sektor-industri.
Firdaus, A. H. (2020). Dampak Kenaikan PPN terhadap Konsumsi dan Perekonomian Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Diakses dari https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/03/Materi-AHF-Wacana-Kenaikan-PPN-compressed.pdf. ***
Oleh: Cokorda Krisna Yudha,SE.,SH.,M.Si.,Ak.,BKP
(Akademisi Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa)
