Sisihkan Dana Hibah Atasi Sampah! Anggota Fraksi Gerindra DPRD Denpasar Ngurah Aryawan Dorong Pengadaan Incinerator di Tiap TPS 3R
Denpasar, PancarPOS | Persoalan sampah masih menjadi tantangan serius bagi Kota Denpasar. Meskipun berbagai program pengelolaan telah dijalankan, isu ini masih terus membayangi Ibu Kota Provinsi Bali tersebut. Permasalahan ini pun menjadi sorotan dari berbagai kalangan, termasuk Anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Gerindra, I Ketut Ngurah Aryawan.
Ngurah Aryawan, yang ditemui seusai Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar pada Senin 16 Juni 2025 menyampaikan bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara lebih konkret dan terdesentralisasi. Pihaknya mendorong Pemerintah Kota Denpasar untuk mengalokasikan anggaran bagi pengadaan mesin pembakar sampah (incinerator) di setiap Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang tersebar di seluruh kecamatan.
“Dalam mempercepat penanganan permasalahan sampah di Kota Denpasar, kami dari Fraksi Gerindra menyarankan agar dilakukan pengadaan mesin incinerator di masing-masing TPS 3R, dengan alokasi pembiayaan yang bisa diambil dari penyisihan dana hibah,” tegas Ngurah Aryawan dalam Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 dan Penjelasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan di hadapan Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa.
Usai rapat Ngurah Aryawa menegaskan bahwa kehadiran incinerator di setiap TPS 3R akan secara signifikan mengurangi beban di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurutnya, sistem ini jauh lebih efisien dalam mengurangi volume sampah dibandingkan hanya mengandalkan metode konvensional seperti pengangkutan dan penimbunan.
Selain itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Denpasar itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Ia menilai, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan kesadaran warga untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga.
“Pemkot Denpasar perlu terus memperkuat edukasi lingkungan dan memberikan insentif bagi komunitas atau TPS 3R yang berhasil menerapkan sistem pengolahan sampah secara mandiri,” ujar wakil rakyat yang dikenal serius soal penanganan sampah di Denpasar ini.
Sementara itu, dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar yang digelar pada Senin (16/6/2025), Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Denpasar juga menyampaikan pandangan umum sekaligus pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024. Pandangan tersebut mencakup pula penjelasan atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Gerindra menunjuk I Ketut Ngurah Aryawan sebagai juru bicara untuk membacakan sikap fraksi terhadap dokumen keuangan dan kebijakan fiskal Pemerintah Kota Denpasar.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pelaksanaan APBD yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Mereka juga mendorong agar perubahan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Fraksi Gerindra menyatakan harapan agar program-program strategis yang dirancang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. ana/ama
