Denpasar, PancarPOS | Putri Koster tancap gas mendorong transformasi Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan menekankan pembinaan berjenjang hingga ke akar rumput. Hal ini ditegaskannya saat membuka Bina Posyandu Angkatan ke-2 Tahun 2026 di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali, Senin (13/4).
Di hadapan ratusan peserta, Putri Koster menekankan bahwa Posyandu kini tidak lagi sekadar layanan kesehatan dasar, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam bidang pelayanan dasar. Karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama kader di tingkat desa, menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Transformasi posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi mencakup enam bidang pelayanan dasar. Karena itu, pembinaan harus dilanjutkan secara berjenjang hingga menyentuh kader di tingkat desa,” tegasnya.
Ia menyoroti peran strategis Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan. Menurutnya, pemahaman yang kuat di setiap level pembina akan mempercepat realisasi Posyandu 6 SPM secara merata di seluruh Bali.
Sebanyak 111 peserta ambil bagian dalam kegiatan ini, terdiri dari 80 peserta asal Kabupaten Jembrana dan 31 peserta dari Kota Denpasar. Mereka berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota hingga kecamatan, kelurahan, dan desa.
Putri Koster menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pelatihan formal, tetapi harus menjadi momentum lahirnya agen perubahan di daerah.
“Peserta harus mampu melakukan sosialisasi dan pembinaan secara masif kepada kader. Transformasi Posyandu 6 SPM harus benar-benar dirasakan sampai ke tingkat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Bina Posyandu 2026, Ni Komang Sriani, menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama tiga hari, dari 13 hingga 15 April 2026, dengan materi yang dirancang komprehensif dan aplikatif.
Materi yang diberikan mencakup akselerasi enam bidang SPM Posyandu sesuai regulasi terbaru, pendalaman substansi program, hingga pembahasan isu strategis dan arah kebijakan. Tidak hanya itu, peserta juga dibekali strategi implementasi melalui integrasi program Posyandu ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Seluruh materi disampaikan langsung oleh kepala OPD Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi pengampu enam bidang SPM, guna memastikan sinkronisasi antara kebijakan dan implementasi di lapangan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat. Dengan pendekatan terintegrasi, Posyandu diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Di tengah tuntutan peningkatan kualitas layanan publik, transformasi Posyandu 6 SPM bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dan di tangan kader desa, masa depan pelayanan dasar Bali kini dipertaruhkan. mas/ama/*
