Gubernur Koster Dukung Forum Investasi Pro-Rakyat, Tegaskan Pembangunan Bali Tidak Boleh Korbankan Budaya dan Lingkungan
Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa arah investasi di Bali harus berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta tidak menggerus nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi roh Pulau Dewata. Penegasan itu disampaikan Koster saat menerima audiensi jajaran Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali di Ruang Tamu Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (10/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menyatakan dukungan terhadap rencana penyelenggaraan Bali Economy Investment Forum yang akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur pada 18 Februari mendatang. Forum ini diproyeksikan menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, akademisi, serta asosiasi pariwisata guna membahas arah investasi pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
Menurut Koster, forum investasi semacam ini penting untuk memperjelas arah dan sumber ekonomi Bali ke depan. Ia menilai Bali tidak boleh terus terjebak dalam pola pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan angka investasi, namun mengabaikan dampak sosial, lingkungan, dan budaya.
“Ini sejalan dengan pemikiran saya untuk membangun forum ekonomi. Kita perlu memperjelas arah ekonomi dan sumber ekonomi Bali ke depan seperti apa. Saya siap bertukar pikiran agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Bali,” tegas Koster.
Gubernur dua periode itu kembali mengingatkan pertanyaan mendasar yang selama ini menjadi prinsipnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, yakni “membangun Bali atau membangun di Bali”. Menurutnya, perbedaan dua frasa tersebut sangat menentukan wajah Bali di masa depan.
Koster menegaskan bahwa pembangunan yang benar adalah pembangunan Bali, bukan sekadar membangun di Bali. Artinya, seluruh aktivitas investasi dan ekonomi harus memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat lokal, membuka lapangan kerja yang bermartabat, serta menjaga keseimbangan alam dan budaya.
“Kalau hanya membangun di Bali, tetapi masyarakatnya tidak sejahtera, lingkungannya rusak, budayanya tergerus, itu bukan pembangunan yang kita kehendaki,” ujar Koster dengan nada tegas.
Dalam audiensi tersebut, Koster juga menyinggung kebijakan strategis daerah terkait pengendalian alih fungsi lahan. Ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tengah memproses Peraturan Daerah (Perda) Alih Fungsi Lahan sebagai instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan ruang hidup masyarakat Bali.
“Perda alih fungsi lahan sudah kita proses. Kalau sudah resmi berlaku, saya akan bertindak tegas. Saya akan bersih-bersih. Tidak ada kepentingan apa pun di sana,” tegasnya.
Koster berharap forum investasi yang digagas NCPI Bali tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi benar-benar melahirkan rekomendasi strategis yang sejalan dengan visi pembangunan Bali berlandaskan alam, budaya, dan manusia Bali sebagai subjek utama pembangunan. mas/ama/*
