Denpasar, PancarPOS | Ketegangan pengelolaan sampah di Bali akhirnya menemukan titik temu. Di tengah tekanan aksi ratusan truk sampah yang memadati kawasan Kantor Gubernur Bali, Wayan Koster mengambil langkah cepat dengan membuka ruang kompromi terbatas bagi pengelolaan sampah organik di TPA Suwung.
Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam di Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali dan Nusa Tenggara, Kamis (16/4/2026), mempertemukan pemerintah dengan 10 perwakilan Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali (Forkom SSB). Dialog ini menjadi krusial setelah kebijakan pembatasan pembuangan sampah sejak 1 April 2026 memicu gelombang protes dari pelaku swakelola.
Aksi damai yang digelar Forkom SSB bukan tanpa alasan. Ratusan truk yang mereka kerahkan menjadi simbol kebuntuan sistem pengelolaan sampah di lapangan. Sampah yang sudah dipilah, justru tidak memiliki tempat pembuangan karena penolakan di berbagai titik, termasuk TPS3R dan TPA.
Ketua Forkom SSB, I Wayan Suarta, secara tegas menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, meminta agar TPA Suwung tetap dibuka tanpa pembatasan hingga proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) beroperasi. Kedua, meminta intervensi langsung Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan krisis sampah di Bali. Dan ketiga, ancaman mogok massal jika tuntutan tidak direspons.
Tekanan juga datang dari Sekretaris Forkom SSB, I Wayan Tedi Brahmanca, yang menegaskan bahwa gerakan mereka bukan sekadar protes, melainkan bentuk kepedulian terhadap Bali. Ia menyoroti peran vital swakelola dalam mengangkut sampah masyarakat yang selama ini turut meringankan beban pemerintah.
“Kami ini membantu. Ratusan armada kami bergerak setiap hari. Tapi sekarang setelah dipilah, sampah tidak bisa dibuang. Lalu kami harus ke mana?” tegasnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan paradoks kebijakan: di satu sisi mendorong pemilahan sampah, namun di sisi lain belum sepenuhnya siap menyediakan sistem hilir yang memadai. Akibatnya, beban justru berpindah ke pelaku di lapangan.
Menanggapi situasi yang kian memanas, Koster memilih jalur komunikasi cepat dengan pemerintah pusat. Ia langsung menghubungi Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, untuk mencari solusi konkret.
Hasilnya, lahirlah kompromi yang dianggap sebagai jalan tengah paling realistis saat ini. Pemerintah pusat mengizinkan sampah organik, baik basah maupun kering, kembali masuk ke TPA Suwung dengan frekuensi dua kali dalam seminggu, berlaku hingga 31 Juli 2026.
“Ini solusi sementara yang bisa kita jalankan. Dua kali seminggu untuk sampah organik, teknisnya nanti diatur lebih lanjut di lapangan,” ujar Koster.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperpanjang jam operasional truk swakelola ke TPA Suwung, dari sebelumnya hingga pukul 08.00 WITA menjadi sampai pukul 20.00 WITA. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurai antrean panjang kendaraan pengangkut sampah yang selama ini menjadi persoalan klasik.
Namun di balik kompromi tersebut, Koster tetap menegaskan arah kebijakan jangka panjangnya. Bali, sebagai destinasi wisata dunia, tidak boleh terjebak dalam pola pengelolaan sampah konvensional yang bergantung pada TPA.
“Bali butuh ekosistem lingkungan yang berkualitas. Kita tidak bisa terus bergantung pada pembuangan. Harus ada transformasi,” tegasnya.
Transformasi yang dimaksud mengarah pada sistem pengolahan modern, termasuk percepatan pembangunan PSEL serta penguatan pemilahan berbasis sumber. Dengan kata lain, solusi hari ini bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju sistem yang lebih berkelanjutan.
Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah pejabat strategis, mulai dari unsur TNI-Polri hingga kepala daerah di Bali. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan lagi isu sektoral, melainkan krisis bersama yang membutuhkan respons kolektif. mas/mas/*
