Badung, PancarPOS | Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja intensif selama tiga jam untuk menguliti kinerja lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025, Senin (13/4/2026). Isu krusial mulai dari lonjakan volume sampah, serapan anggaran yang belum maksimal, hingga penguatan sektor ekonomi dan digital menjadi sorotan tajam.
Rapat dipimpin I Made Sada didampingi I Wayan Regep, I Wayan Luwir Wiana, I Wayan Edy Sanjaya, serta anggota lainnya yakni I Gede Budiyoga, I Nyoman Artawa, I Made Suparta, dan Ida Bagus Gede Putra Manubawa.
Lima OPD yang dihadirkan meliputi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perikanan, serta Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Evaluasi dilakukan secara mendalam melalui cross check capaian program, terutama terkait realisasi anggaran dan target kinerja sepanjang 2025.
Menurut Made Sada, belum optimalnya capaian sejumlah OPD tidak lepas dari kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat serta efisiensi belanja daerah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan stagnasi kinerja.
Sorotan paling tajam dalam rapat ini mengarah pada persoalan sampah yang kian kompleks dan sensitif di Badung. Data menunjukkan lonjakan signifikan volume sampah dari sekitar 600 ton per hari menjadi lebih dari 800 ton per hari, belum termasuk kiriman sampah dari laut dan pesisir.
“Kondisi ini sangat serius. Apalagi kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih rendah,” tegas Made Sada.
Ia menyoroti bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang pemilahan sampah belum berjalan efektif di lapangan. Banyak masyarakat masih mencampur sampah organik dan anorganik, yang justru menyulitkan proses pengolahan.
Untuk itu, Komisi II mendorong peran aktif pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dalam meningkatkan edukasi kepada masyarakat.
“Kalau masyarakat sudah memilah sampah, pemerintah pasti akan mengambilnya. Ini harus menjadi gerakan bersama,” ujarnya.
Ke depan, kebijakan pengelolaan sampah juga akan diperketat. Sampah residu atau anorganik direncanakan tidak lagi diterima di TPA Suwung mulai 1 Agustus 2026, sebagai langkah tegas mendorong perubahan perilaku masyarakat.
Sebagai solusi jangka menengah, Pemkab Badung juga akan mengadakan mesin Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.
“Dengan RDF, sampah bisa diproses dan bahkan memiliki nilai ekonomi sebagai bahan bakar,” jelasnya.
Selain isu lingkungan, Komisi II juga menyoroti sektor ekonomi, khususnya dukungan terhadap UMKM. Program subsidi kredit hingga Rp100 juta dinilai sebagai kebijakan pro-rakyat yang harus terus diperkuat.
“Bunga dan asuransi ditanggung pemerintah. Ini sangat membantu pelaku usaha kecil,” kata Made Sada.
Di sisi lain, sektor teknologi dan keamanan juga menjadi perhatian. Komisi II mendorong peningkatan infrastruktur digital, termasuk penambahan CCTV di titik-titik rawan guna menjaga keamanan dan kualitas pariwisata di Badung.
“CCTV penting untuk mengontrol potensi kejahatan dan kenakalan di kawasan wisata. Tahun depan harus diperbanyak,” tegasnya.
Menutup rapat, Made Sada mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat.
“Jangan saling menyalahkan. Sampah harus dipilah sejak dari sumber. Kalau tercampur, penanganannya jadi sulit karena karakter pengolahannya berbeda,” pungkasnya.
Raker ini menjadi alarm keras bagi seluruh OPD di Badung. Tahun 2026 tidak boleh lagi diwarnai dengan masalah klasik yang berulang. Dibutuhkan langkah konkret, terukur, dan kolaboratif untuk memastikan Badung tetap menjadi daerah maju dengan lingkungan bersih, ekonomi kuat, dan tata kelola yang modern. mas/ama/*
