Denpasar, PancarPOS | Setiap kali hujan deras mengguyur Bali, kita selalu mendengar keluhan yang sama: jalan berubah jadi sungai, rumah warga kebanjiran, aktivitas lumpuh, dan kota macet parah. Seolah-olah banjir adalah takdir yang harus diterima. Padahal sesungguhnya, banjir bukan datang karena hujan semata. Banjir datang karena kita semua, terutama para pengambil keputusan, memilih untuk menutup mata terhadap kerakusan yang telah menjarah ruang hidup kita.
Kebanjiran yang melanda Denpasar, Badung, Gianyar, hingga Tabanan bukanlah peristiwa alamiah, melainkan produk salah urus tata kota. Sungai-sungai dipersempit, drainase dibiarkan mampet, lahan resapan diubah jadi hotel dan villa Semua ini berjalan mulus karena satu hal, yakni perijinan bobrok. IMB atau kini PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) bisa keluar untuk bangunan di atas sempadan sungai. Toko modern bebas berdiri tanpa area parkir, lalu membiarkan badan jalan jadi gudang bongkar muat. Ini jelas gila. Dan yang lebih gila lagi: pemerintah tahu, tetapi membiarkannya.
Mari kita lihat lebih tajam. Dari tahun ke tahun, luas lahan pertanian Bali terus menyusut drastis. Sawah yang dulu jadi paru-paru air kini berubah jadi beton. Kita berbangga dengan pariwisata, tetapi lupa bahwa pariwisata pun butuh lingkungan yang sehat. Apa gunanya ribuan villa mewah bila jalan di depannya berubah jadi kali dadakan saat hujan? Apa gunanya mal baru bila parkirnya menutup saluran air? Inilah wajah Bali hari ini, dari pulau surga yang digadaikan demi kepentingan segelintir orang.
Sungai, yang seharusnya jadi penyangga, kini diperlakukan bak tempat sampah raksasa. Material galian C dari hulu dibiarkan menumpuk jadi sedimen. Sampah plastik dan limbah rumah tangga menyumbat aliran. Lalu ada bangunan liar menutup sempadan, bahkan berdiri di atas badan sungai dengan restu “dokumen sah” yang jelas-jelas cacat moral. Jika hujan datang, air tak punya pilihan selain meluap menghantam siapa pun di jalurnya. Dan kita menyebutnya bencana. Padahal ini murni buah pengkhianatan pada aturan tata ruang.
Jangan salahkan alam. Alam hanya menagih haknya yang telah kita rampas. Kita yang menebang hutan di hulu, kita yang mengubah sawah jadi perumahan, kita yang membiarkan pejabat tanda tangan izin tanpa akal sehat. Ketika hujan lebat turun, air hanya mengembalikan keseimbangannya. Celakanya, yang jadi korban adalah rakyat kecil yang rumahnya di bantaran sungai, bukan mereka yang meneken izin di ruang ber-AC.
Solusi sebenarnya sederhana, tapi menyakitkan bagi yang punya kepentingan: bongkar beton yang melanggar. Tidak ada jalan lain. Jika bangunan menutup sempadan sungai, bongkar. Jika toko modern tanpa parkir resmi menyedot badan jalan, cabut izinnya. Jika drainase dipersempit oleh proyek pembangunan, harus ada keberanian untuk menormalisasi kembali. Tanpa keberanian politik, banjir hanya akan jadi rutinitas tahunan dengan korban yang terus bertambah.
Contoh sudah ada. Bogor pernah menata ulang sungai dengan cara keras, yakni membongkar semua bangunan yang melanggar sempadan. Hasilnya? Debit air besar bisa kembali tertampung, dan banjir tahunan bisa ditekan. Mengapa Bali tidak bisa? Apa kita terlalu takut pada pemilik modal besar? Atau memang kita sudah nyaman hidup dalam kompromi yang busuk?
Walikota Denpasar, Bupati Badung, hingga Gubernur Bali seharusnya berhenti sekadar memberi imbauan. Yang dibutuhkan bukan kata-kata, tapi tindakan nyata. Tegas menegakkan aturan, tanpa pandang bulu. Karena banjir bukan hanya merusak rumah, tetapi juga citra Bali di mata dunia. Pariwisata bisa runtuh bukan karena kurangnya promosi, tapi karena wisatawan melihat sendiri Bali yang macet, tergenang, dan kotor.
Dan kepada masyarakat, kita pun harus bercermin. Jangan lagi membuang sampah sembarangan, jangan menutup saluran air demi menambah lahan, jangan menunggu pemerintah saja. Banjir adalah urusan kita bersama. Jika kita ikut membiarkan, berarti kita bagian dari masalah itu sendiri.
Pada akhirnya, banjir di Bali bukanlah kutukan. Ia adalah konsekuensi dari pilihan. Pilihan untuk menggadaikan ruang hidup demi keuntungan sesaat. Pilihan untuk membiarkan perijinan bobrok merajalela. Pilihan untuk diam ketika beton menutup sungai. Maka jika kita ingin selamat, kita harus berani memilih jalan yang pahit dengan bongkar beton, kembalikan ruang bagi air, dan berhenti berkompromi dengan kerakusan. Karena bila tidak, bersiaplah melihat Bali perlahan tenggelam dalam air bah ciptaan kita sendiri. ***
Oleh: I Wayan Surnantaka, ST (Mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana)
