Politik dan Sosial Budaya

Sosialisasikan SVLK di Tabanan, Made Urip Ingatkan Gerakan Menaman Presiden Megawati


Tabanan, PancarPOS | Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. I Made Urip, M.Si., secara khusus melanjutkan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) untuk petani, dan penyuluh, serta para pelaku usaha hasil hutan lestari di Kabupaten Tabanan. Kali ini, Ketua DPP PDI Perjungan membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu, membuka Sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) Tahun 2023 di Pondok Indi, Penebel, Tabanan, pada Jumat (26/5/2023). Kehadiran Wakil Rakyat Sejuta Traktor yang akrab disapa M-U ini, bekerja sama menggelar Bimtek untuk menjaga kelestarian hasil hutan dengan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

1bl#ik-041.14/5/2023

Salah satu peserta Bimtek, I Kadek Yoga Artanadi mengaku sangat antusias mengikuti Bimtek yang dipelopori langsung oleh Anggota DPR RI yang terpilih lima periode dengan 255.130 suara terbanyak di Dapil Bali dan tertinggi ke-7 nasional. Karena itu, pelaku usaha milenial dari UD Fajar ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Made Urip beserta jajaran dari Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KLHK yang telah menggelar sosialisasi SVLK yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk para petani dan pelaku usaha perkayuan di Tabanan. “Karena itulah, kami juga berharap agar Pak Made Urip bisa kembali membantu dan terus mendukung para pelaku usaha hutan lestari di Tabanan ke depan,” tandasnya.

Mewakili Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VII Denpasar, Neny Triana, S.Hut., menyampaikan sosialisasi ini didukung penuh oleh Made Urip untuk merumuskan tata kelola industri kayu guna mengatasi pembalakan liar, sekaligus memperkuat produksi hasil kayu, agar bisa tembus ke pasar dunia. Apalagi produk kayu ini harus diverifikasi dan memiliki legalitas kayu melalui sistem verifikasi legalitas hasil hutan dan deklarasi hasil hutan secara mandiri. Untuk itu, pihaknya berharap bisa memberikan pengetahuan dan pencerahan melalui support yang diberikan Made Urip. “Kami ingin agar bisa bersama-sama membangun sinergitas sebagai momentum untuk mengakses pasar global melalui hasil hutan lestari,” ujarnya.

1th#ik-039.15/5/2023

Mewakili Kadis LHK Provinsi Bali, Kabid Pengembangan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Hesti Sagiri, S.Hut., juga menyampaikan Made Urip selalu konsisten terhadap program yang berbasis masyarakat, seperti menggelar sosialisasi SVLK di Tabanan sebagai upaya memperbaiki tata kelola kehutanan. Dikatakan SVLK sebagai langkah inisiatif untuk menekan ilegal logging, sekaligus mewujudkan hutan lestari yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya sistem ini sangat dinamis untuk memudahkan dunia usaha industri kayu sebagai salah satu tulang punggung perekonomian rakyat dengan sertifikat legalitas kayu sebagai syarat pasar ekspor.

“Kami akan bekerja keras untuk mendukung industri perkayuan di Bali, terutama orientasi ekspor yang menembus pasar Amerika dan Eropa. Karena itu, kami sangat mengapresiasi dukungan Pak Made Urip selama ini,” tandasnya. Sementara itu, Mohammad Zein, S Hut., M.Sc., mewakili Direktur Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, KLHK menegaskan SVLK yang dibangun dari berbagai unsur ini, untuk memudahkan para pelaku usaha yang berorientasi legalitas kayu dan kelestarian hutan. Karena itulah, Indonesia mendapat apresiasi pasar global, apalagi petani hutan rakyat yang belum memiliki SVLK juga akan dipermudah untuk mendapatkan verifikasi secara gratis guna menghadapi daya saing internasional.

1bl#ik-016.4/4/2023

Selain fasilitasi SVLK, juga menganggarkan pembelian hasil produksi UMKM. Karena itulah, pihaknya sangat mengapresiasi penuh Made Urip yang telah memberikan sosialsiasi SVLK untuk memperkuat sektor perkayuan, sekaligus juga untuk menjaga hutan lestari di Bali, khususnya Tabanan. “Kami sangat bersyukur terus mendapat dukungan dari Bapak Made Urip, terutama dalam sosialisasi SVLK ini,” ucapnya. Di sisi lain, Made Urip di sela-sela membuka Sosialisasi SVLK mengakui kegiatan Bimtek ini sebagai wujud kerja sama dengan KLHK untuk menambah wawasan sistem verifikasi legalitas kayu guna menjaga kelestarian hutan.

“Tidak boleh lagi mencuri kayu, apalagi di hutan lindung, agar hutan kita tetap lestari,” tegas M-U, seraya mengungkapkan ratusan peserta Bimtek ini, dipastikan sudah paham bagaimana menjaga kelestarian hutan sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, agar alam dan lingkungan bisa terjaga dengan baik. Apalagi sudah ada aturan minimal 30 persen harus menjadi hutan dan kawasan hijau, sehingga harus menjaga alam dan lingkungan dengan baik. “Jika hutan gundul, maka akan terjadi air mata, karena akan ada tantangan bencana yang begitu besar yang bisa mengancam,” beber M-U, seraya menegaskan menjadi tugas bersama untuk menjaga hutan, agar alam dan lingkungan juga tetap lestari.

1bl#bn-29/8/2020

Disadari selama ini, Indonesia telah menjadi sorotan berbagai negara di dunia, akibat tingginya alih fungsi lahan yang terjadi, terutama luas kawasan hutan yang terus hilang dan beralih fungsi menjadi kebun, sehingga bisa terancam bencana secara terus menerus. Selain itu, juga ada UU Sapu Jagat atau UU No.11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU Omnibus Law, sehingga alih fungsi lahan semakin mudah terjadi akibat pengembangan investor. Padahal sebelumnya di jaman Presiden Megawati sudah dicanangkan program Gerhan di Gunung Kidul, sehingga muncul budaya menanam di mana-mana yang telah menyadarkan semua masyarakat untuk menjaga alam dan lingkungan.

“Para pelaku usaha kayu termasuk industri kayu harus berhati-hati menggunakan hasil hutan. Karena itu, saya harap Bimtek ini diikuti dengan baik dari awal hingga berakhir, agar ada manfaatnya untuk melindungi fungsi hutan ke depan,” pungkas M-U. ama/ksm

Baca Juga :

Tinggalkan Balasan


Back to top button