Bentuk “Jangkar BPR”, 48 BPR di Bali Jalin Satu Kekuatan
"BPR KAS Tetap Fokus Sasar Pasar UMKM"
Denpasar, PancarPOS | Untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indonesia (Perbarindo) Kabupaten Badung yang didukung 48 BPR di Bali menjalin satu kekuatan. Gabungan BPR ini akan membentuk sistem arisan untuk saling menguatkan membentuk program bantuan likuiditas jangka pendek, tentunya dengan menggandeng BPR yang lebih besar. Pembentukan kekuatan yang diistilahkan “Jangkar BPR” ini dilakukan karena tidak memungkinkan melakukan kerjasama dengan bank umum selama kondisi saat ini. Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT BPR Karya Artha Sejahtera (BPR KAS) Indonesia, Rio Christian, SH., MH., saat bincang-bincang dengan Pengamat Perbankan, Viraguna Bagoes Oka di Denpasar, Selasa (19/5/2020).
Rio Christian menyampaikan pihaknya tetap fokus menggarap pasar UMKM dalam menyalurkan kredit, dengan menyasar kredit produktif ke pasar UMKM. “BPR KAS tetap fokus menggarap pasar UMKM dalam menyalurkan kredit. Di saat pendemi seperti ini kami menyasar kredit produktif ke UMKM dengan besaran maksimal Rp25 juta,” ucapnya. Selain itu, pariwisata menjadi sektor unggulan membuat ekonomi Bali terasa sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Dijelaskan, di tengah lesunya nilai transaksi keuangan yang berimbas pada perekonomian Bali saat ini akibat dari dampak Covid-19, memicu trend dari masyarakat yang melakukan penarikan dananya di BPR untuk dipindahkan ke Bank Umum.
“Ada kekhawatiran dari masyarakat terhadap industri keuangan di tengah pandemi Covid-19, dengan mengambil langkah memindahkan uang mereka ke bank yang lebih besar, yakni bank umum. Sementara transmisi bank umum untuk membantu ke bawah masih sangat sedikit akibat regulasi yang masih setengah hati,” ujar Rio Christian, seraya menyebut ‘Berdamai dengan Covid-19’ adalah langkah awal memutar roda ekonomi agar menggeliat namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Rio Christian dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bincang bisnis bersama pengamat perbankan dilaksanakan serangkaian HUT ke-4 BPR KAS Indonesia untuk mendengarkan secara objektif kondisi perbankan di Bali saat ini.
“Kita menghadirkan pengamat ekonomi untuk mendengar secara objektif kondisi UMKM dan lembaga-lembaga keuangan hari ini, dan bagaimana langkah kita untuk menyikapi dengan bijaksana. Industri keuangan terkena pukulan kuat dan kita harus tetap menjaga kualitas kreditnya bagus. 70 persen ekonomi Bali tergantung pariwisata, kendati ada POJK Nomor 11 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terkait relaksasi dan restrukturisasi kredit tapi kondisi di lapangan tidak semudah itu. Ada potensi bom waktu kalau setelah pasca Covid karena POJK berlaku hingga tanggal 31 Maret 2021. Sedangkan pasca Covid recovery ekonomi tidak secepat itu,” jelasnya akan ada potenai NPL naik. Pada kesempatan tersebut, Viraguna Bagoes Oka mengatakan, bahwa kredit produktif saat ini tetap bisa digarap. Sedangkan kredit konsumtif tidak mudah digarap meski dilakukan relaksasi karena akan tetap memiliki potensi bermasalah.
“Kecuali untuk debitur yang memperoleh gaji tetap mungkin tidak ada masalah,” ucapnya lanjut menyampaikanbkredit konsumtif di Bali cukup besar dibanding kredit produktif. Kondisi tersebut menjadi tantangan BPR di tengah situasi pandemi Covid-19. BPR dinilai memiliki poin positif jika bisa solid menjaga kepercayaan nasabah. Viraguna mengingatkan jenis-jenis relaksasi kredit seharusnya tetap dipetakan untuk mengetahui potensi kredit produktif dan kredit konsumtif yang terkait relaksasi UMKM. “Kalau kredit produktif sudah pasti bisa diukur, bahwah dia (debitur, red) akan memberi nilai tambah yang berat ini kredit konsumtif sebab diaturan OJK kredit jenis ini juga masuk dalam kategori yang harus direlaksasi. Kalau BPR yang ada di Bali bisa solid, dari yang 48 BPR sebagai bank jangkar akan bagus, sebab yang saya lihat bank umum pembiayaannya itu di pusat artinya faundingnya di Bali tapi landingnya di pusat ,” ungkap Viraguna. eja/tim/jmg
