Polemik Penjor, Ajus Linggih Desak PLN Tagih Janji Kompensasi Blackout
Denpasar, PancarPOS | Polemik imbauan PLN soal penjor menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan kembali memanas. Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau Ajus Linggih, angkat suara dan menegaskan bahwa PLN harus beradaptasi dengan adat dan budaya Bali, bukan sebaliknya.
Ajus Linggih yang juga Ketua HIPMI Bali menilai imbauan PLN soal jarak aman penjor dari jaringan listrik justru menyinggung rasa budaya masyarakat Hindu Bali. “Yaa harusnya PLN yang menyesuaikan. Masyarakat Bali kan sudah menaikkan penjor sebelum tiang listrik ada. Harusnya pemasangan tiang listrik itu mengantisipasi penjor-penjor yang ada di Bali,” tegas Ajus di Denpasar, Senin (17/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa penjor adalah simbol sakral Hari Raya Galungan yang sudah ada sejak perayaan tercatat pertama kali pada tahun 882 Masehi. Karena itu, menurutnya, tidak pantas jika tradisi yang berusia lebih dari seribu tahun harus menyesuaikan diri dengan tiang listrik yang baru puluhan tahun berdiri.
Ajus juga menyoroti masalah lain yang sampai hari ini belum diselesaikan PLN: kompensasi bagi pelanggan yang terdampak blackout total pada 2 Mei 2025, sehari menjelang Hari Raya Kuningan. Menurut Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017, masyarakat Bali seharusnya menerima kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik yang dijanjikan akan diberikan 1–2 bulan setelah kejadian. Namun hingga kini tidak ada kejelasan.
“Belum ada pengumuman itu. Kasus blackout kemarin pun masyarakat Bali belum dapat kompensasi,” tegas Ajus, mengingat pemadaman total kala itu berlangsung lebih dari 12 jam dan melumpuhkan sebagian besar sektor ekonomi Bali.
Sorotan terhadap PLN tak hanya datang dari Ajus Linggih. Berbagai tokoh juga menyampaikan kritik, mulai dari Rektor Undhira Prof. Rai Utama, Pengamat Budaya Wayan Suyadnya, Ketua Umum Paiketan Krama Bali Wayan Jondra, Ketua PHDI Bali I Nyoman Kenak, hingga Sekretaris Komisi I DPRD Bali I Nyoman Oka Antara dan tokoh publik Dr. Somvir.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka (Gung Cok), juga menilai imbauan PLN sah secara teknis, tetapi bisa menimbulkan kegaduhan baru jika tidak mempertimbangkan adat.
“Menurut saya himbauan itu positif, tapi jangan sampai menyampingkan tradisi orang Bali. Pernah terjadi kejadian di Kerobokan, ada yang tersetrum saat membuka penjor,” ujar Gung Cok. Ia menegaskan pentingnya edukasi, namun tanpa mengurangi makna penjor sebagai lambang kemenangan dharma melawan adharma.
Di sisi lain, PLN berusaha meredam kritik. Manager PLN UP3 Bali Utara, Elashinta, menjelaskan bahwa imbauan soal jarak aman penjor sepenuhnya demi keselamatan, terutama karena bambu basah saat musim hujan dapat menghantarkan listrik. Ia juga meminta maaf apabila penyampaian imbauan tersebut menyinggung perasaan masyarakat.
Namun, lembaga adat turut menegaskan bahwa keselamatan dan tradisi seharusnya berjalan seimbang. Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Dewa Putu Budarsa, menyebut edukasi keselamatan tidak bertentangan dengan adat, justru saling melengkapi.
Di tengah klarifikasi dan pernyataan dari berbagai pihak, masyarakat menunggu dua hal: penyelesaian polemik penjor serta kepastian kompensasi blackout yang hingga kini mandek tanpa kejelasan dari PLN. aya/ksm
