Saat Bali “Menyala” Sendiri
Denpasar, PancarPOS | Pada suatu sore di awal Mei 2025, langit Bali tampak cerah. Di jalanan Kota Denpasar, aktivitas pariwisata, restoran, dan toko-toko berjalan normal. Namun tiba-tiba, sekitar pukul 16.00 WITA, lampu banyak tempat padam secara serentak. Lalu lintas macet, mesin kasir berhenti, ponsel isi ulang tak bisa, karena Bali mengalami pemadaman massal yang menimbulkan kekacauan singkat di berbagai wilayah. Pemicu utama gangguan, menurut keterangan pihak PLN, adalah kerusakan pada kabel laut yang menghubungkan Bali dengan sistem utama dari Jawa. Karena sekitar 30 persen pasokan listrik Bali masih bergantung pada interkoneksi dengan Jawa, ketika jalur laut itu terganggu, maka beban mendadak harus dipikul pembangkit lokal yang kadang tak siap menghadapi lonjakan beban.
Peristiwa itu menjadi pengingat, meskipun Bali sudah “terlistriki”, kerentanan sistem masih nyata. Kedaulatan energi, yaitu kemampuan untuk menopang kebutuhan listrik tanpa tergantung pada sambungan eksternal belum sepenuhnya tercapai. Beberapa fakta menarik dari karakteristik listrik Bali, yakni pada tahun 2024, jumlah pelanggan PLN di Bali mencapai 1.796.683 pelanggan, naik sekitar 5,59 persen dibanding tahun sebelumnya (1,701 juta). Sementara itu, Beban puncak sistem interkoneksi Jawa dan Bali tercatat 42.635,66 MW secara nasional, dan beban puncak sistem lokal Bali sendiri mencapai 18.652,14 MW. Di sisi distribusi, jaringan listrik Bali telah tertata dengan berbagai jalur transmisi utama, seperti SUTET 500 kV Gilimanuk–Antosari, SUTT 150 kV, serta kabel-kabel tegangan tinggi yang menghubungkan titik-titik penting, seperti Nusa Dua, Pecatu, Pemecutan Kelod, dan Pesanggaran.
PLN UID Bali menargetkan agar cadangan daya (reserve margin) di pulau ini bisa meningkat ke kisaran 25–30 persen pada 2025. Saat ini, reserve margin berada di kisaran 15 persen. Karena itu, PLN merencanakan tambahan kapasitas 280 MW, dan hingga Maret sudah ada 60 MW yang beroperasi. Konsumsi listrik Bali tumbuh seiring pariwisata: sektor pariwisata menyerap sekitar 85 persen konsumsi listrik daerah. Data-data ini menunjukkan Bali sebagai provinsi dengan tantangan unik, yaitu kebutuhan listrik yang tinggi, ketergantungan terhadap sambungan eksternal, dan potensi untuk mengembangkan pembangkit lokal berenergi terbarukan.
Di tengah ketergantungan dan kerentanan sistem, terdapat secercah harapan di desa-desa Bali lewat pengembangan pembangkit surya kecil, khususnya PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) berbasis komunitas. Pada sekitar Agustus 2025, Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama pemerintah provinsi dan pemerintah desa meresmikan empat instalasi PLTS di tiga desa, yakni Banjarasem (Kabupaten Buleleng), Baturinggit (Kabupaten Karangasem), dan Batununggul (Nusa Penida, Kabupaten Klungkung) dengan kapasitas totalnya mencapai 15,37 kWp. Detailnya di Desa Banjarasem: PLTS 3,48 kWp plus baterai 4,8 kWh, dipasang di kantor desa. Di Desa Baturinggit: PLTS 3,48 kWp untuk pompa air PAMSIMAS desa, melayani 150 KK. Di Batununggul (Nusa Penida): PLTS 5,95 kWp di kantor camat + baterai 4,8 kWh; serta PLTS 2,46 kWp di SD Negeri 1 Batununggul dengan baterai 5,12 kWh.
Keunggulan proyek ini adalah masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan, sehingga BUMDes setempat dilatih merawat sistem, dan sebagian besar manfaat listrik publik menjadi lebih hemat hingga 50–60 persen dibanding listrik PLN biasa. Potensi Bali untuk energi surya juga sangat besar dengan IESR memperkirakan potensi mencapai 22 GW, tetapi pemanfaatan saat ini belum mencapai 1%. Proyek-projek kecil seperti ini menjadi petunjuk bahwa desa bisa mulai “mandiri listrik” dalam skala mikro, sekaligus menjadi laboratorium energi bersih yang inklusif.
Saat berada di Desa Baturinggit, Karangasem, waktu matahari menyinari atap rumah-rumah pelan-pelan, panel surya di pompa air desa mulai memproduksi listrik lokal. Air mengalir ke keran warga, tanpa harus mengandalkan pompa bertenaga diesel atau listrik PLN lokal yang kadang mati. “Dulu jika listrik mati, pompa air juga berhenti, kami harus menyimpan air dari sebelumnya. Sekarang siang bisa jalan terus,” kenang Ni Made Rai Santini, seorang warga menceritakan. Namun tantangan juga terasa. Jika musim hujan berkepanjangan, produksi dari PLTS menurun. Baterai hanya bisa menyimpan sejumlah energi. Pada malam hari atau saat mendung, solusi hibrida tetap diperlukan. Dari awal, pengurus desa itu harus belajar teknis, seperti kapan baterai perlu diganti, bagaimana membersihkan panel agar sistem tidak cepat rusak.
Kalau dipantau di Desa Banjarasem, Buleleng, khususnya kantor desa, lampu-lampu upacara adat, rapat desa, dan aktivitas warga menjadi lebih nyaman setelah PLTS terpasang. Pengurus BUMDes setempat, Gede Suarjaya, mengatakan sempat takut terjadi kerusakan. “Tapi setelah pelatihan teknis, tiap bulan kami cek panel satu per satu. Biaya perawatan kecil dibanding manfaatnya,” jelasnya. Namun di balik itu ada pertanyaan, apakah PLTS kecil ini bisa benar-benar memperkecil ketergantungan PLN? Jawabannya secara praktis belum. Sistem PLTS masih mendukung kebutuhan publik desa dan operasional kecil dan bukan beban tinggi, seperti industri atau hotel. Cerita-cerita ini menggambarkan bahwa transisi tidak instan. Butuh adaptasi, edukasi, dan model manajemen lokal agar sistem terawat dan manfaatnya nyata.
Meskipun ada kemajuan, masih banyak titik kelemahan dalam upaya menjadikan Bali sebagai pulau terang secara mandiri. Karena sebagian besar beban listrik Bali disuplai dari interkoneksi Jawa, gangguan pada kabel laut berdampak besar. Pemisahan total bukanlah solusi instan, tapi perlu pembangkit cadangan lokal dan jaringan distribusi yang kokoh. Cadangan daya yang kini sekitar 15 persen masih jauh di bawah ambang aman (≥ 25 persen). Jika beban mendadak meningkat atau terjadi gangguan lokal, risiko pemadaman makin tinggi. Proyek PLTS desa atau atap saat ini masih berkapasitas terbatas (puluhan hingga ratusan kW). Untuk memenuhi kebutuhan tinggi wilayah perkotaan atau hotel, kapasitas harus jauh besar dan terintegrasi dalam grid.
Biaya awal pemasangan PLTS, baterai, instalasi dan pemeliharaan masih tinggi. Desa atau BUMDes kadang kesulitan mendapatkan modal atau dukungan teknis secara berkelanjutan. Perlu kebijakan insentif, mekanisme net-metering di Bali, tarif pembelian listrik dari pelanggan (eksport surplus) yang jelas, dan kejelasan regulasi agar proyek komunitas ini bisa tumbuh. Bali juga dapat membangun pembangkit tenaga surya skala megaproyek, gas bersih, atau kombinasinya, sehingga beban tak seluruhnya bergantung ke luar pulau. Penambahan 280 MW yang direncanakan PLN pada 2025 adalah langkah awal bagus. Mendorong pelanggan (rumah tangga, hotel, ruko) memasang PLTS atap dan menjual kelebihan listrik ke grid lokal dengan tarif yang wajar dan regulasi jelas. PLN Bali sudah pilot 9 MW PLTS atap, meskipun baru 12 pelanggan yang ikut. Agar program energi desa tidak hanya bantuan teknis, tetapi menjadi aset masyarakat, misalnya sistem kepemilikan panel melalui BUMDes, pelatihan perawatan berkelanjutan, dan transparansi pemanfaatan listrik. Sistem harus dipersiapkan untuk skenario lonjakan beban mendadak. Pengaturan beban (demand response), baterai besar (BESS), dan smart grid bisa membantu menjaga stabilitas.
PLN dan pemerintah daerah Bali harus membuka data gangguan, kinerja sistem, dan capaian energi terbarukan agar publik bisa mengawasi dan memberi masukan. Di sinilah media dan jurnalis berperan menjadi penghubung antara kebijakan dan masyarakat. Bali telah jauh melangkah dibanding beberapa dekade lalu dengan pelanggan listrik yang menanjak, infrastruktur jaringan yang membentang, serta inisiatif desa berbasis PLTS. Namun tantangan tetap nyata: gangguan kabel laut, cadangan daya rendah, dan dependency eksternal. Oleh karena itu, kedaulatan energi Bali tidak bisa dibangun dengan mimpi semata. Perlu keberanian investasi lokal, regulasi cerdas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam energi. Bila Bali bisa membuktikan bahwa pulau dengan intensitas pariwisata tinggi sekalipun bisa “terang mandiri”, maka bisa menjadi laboratorium energi berdaulat bagi Indonesia. ama/ksm
