Persoalan Bali yang Rumit dan Bagaimana dengan Ekonomi Bali?
Denpasar, PancarPOS | Kondisi lingkungan global yang tidak menentu, perang belum usai antar negara yang bertikai, perang dagang, kebijakan proteksi produk ekspor/ impor dan mengatur strategi persaingan antar negara yang didominasi oleh ekonomi negara-negara besar, masih menghantui dan menunggu langkah-langkah yang diambil. Tentu hal ini juga berdampak pada ekonomi Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Pertumbuhan Bali yang ditopang oleh Pariwisata, lebih detail lagi dan diurai dalam ranah konsumsi, transportasi dan akomodasi memegang peran dalam perekonomian Bali.
Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan ekonomi Bali dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, kisaran 5 %. Pertanyaannya adalah bisakah ekonomi Bali naik di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang? Apa persoalan yang harus dituntaskan? Apa yang menjadi PR bagi pemimpin Bali kedepan? Banyak persoalan yang mesti dituntaskan atau mungkin dikurangi seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur (hancur leburnya jalan-jalan di Bali, kemacetan dimana-mana, dan tidak sehatnya tata ruang), persoalan sampah yang membuat Bali ini jorok, kumuh, sehingga destinasi wisata Bali tidak direkomendasi dunia, dan masalah kesenjangan sosial yang sudah sangat parah, menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat Bali, keresahan, tidak nyaman dan tidak aman lagi, serta tingkat kejahatan yang terus meningkat akibat faktor ekonomi yang tidak terpenuhi.
Persoalan-persoalan tersebut, secara tidak langsung tentu akan berdampak bagi ekonomi Bali. Kemacetan yang terjadi tidak menemui solusi yang terbaik. Transportasi publik tidak menjamin dapat mengurangi kemacetan, masyarakat tidak terlayani dengan optimal, titik-titik krusial, tidak tersentuh transportasi public, jalanan yang sempit, kekroditan akses dan persoalan lainnya. Kemudian pertumbuhan kendaraanpun dibiarkan sedemikian rupa, baik roda dua, roda empat, menambah sesaknya Bali. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah propinsi Bali yang paling besar, sekitar 70%. Jika kebijakan pengurangan kendaraan bermotor dilakukan maka bagaimana dengan PAD Provinsi Bali. Sektor mana menjadi sumber pendapatan/pajak bagi Bali?? Hal ini perlu dipikirkan!!
Harus diingat, bahwa sektor pariwisata, utamanya akomodasi, konsumsi, pajaknya berada di Kabupaten/kota. Memang betul, sektor pariwisata memberi hasil, pendapatan yang lebih cepat dibandingkan sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Hal inilah menjadi daya tarik bagi pemilik modal, masyarakat luas, pencari kerja, pelaku pariwisata, mengais rejeki akan berlomba untuk mendapatkan cuan dalam dunia pariwisata. Sampai kapan akan bertahan sektor pariwisata ini? Pernahkah kita menyadari, lambat laun, dalam jangka waktu yang panjang pariwisata Bali akan ditinggalkan, jika tidak diurus dan ditata dengan baik.
Pandangan masyarakat tertentu bahwa Bali telah terjadi “over tourism”, menurut penulis tidaklah terjadi. Kalau kita berkaca pada pariwisata negara-negara asia lainnya, pariwisata Bali tidaklah sepadat, sebanyak negara lainnya. Keruwetan lalu lintas yang terjadi, kemacetan di jalan, tidakteraturan, kurangnya terbangun budaya antre masyarakat, kurangnya disiplin berlalu lintas dan lainnya, sehingga dipersepsikan oleh masyarakat Bali bahwa BALI sudah OVER TOURISM. Terkadang kita tidak menggunakan logika, rasional, jangka panjang, penerapan kebijakan serta dampaknya bagi siklus lingkungan masyarakat.
Berbagai pengamatan bahwa kemacetan terjadi akibat persoalan-persoalan, seperti berikut ini dan dapat kita diskusikan lebih lanjut. Persoalan 1) Jumlah kendaraan di Bali, yang terlalu banyak, setiap rumah tangga memiliki kendaraan lebih dari 4 (empat). Kesadaran masyarakat akan consumptive spending perlu dilakukan.; 2) Disiplin berlalu lintas perlu dibenahi, bangun budaya tertib, seperti menggunakan helm, tidak melintas di trotoar dan lainnya, tindakan ini yang sering ditiru oleh wisatawan asing dan lalu kita menyalahkan mereka tidak tertib, punyah. Refleksi: Apakah kita sudah disiplib berlalu lintas? 3) Perlu pengembangan Kawasan ekonomi yang terintegrasi, sehingga terjadi pemerataan pembangunan ekonomi.; 4) Perlu dibangun dan dikembangkan moda transportasi publik yang efektif dan menyasar semua lapisan masyarakat. 5) Tetap menjaga Bali, dengan “taksu Bali”, agar tidak musnah sebagai tanggung jawab kepada pendahulu/leluhur kita dan bagaimana Bali tetap me”Taksu”, di masa yang akan datang.
Paling tidak, masyarakat Bali secara ekonomi mendapatkan ‘tetesan’, melalui kesejahteraan, lapangan pekerjaan yang layak. Seperti kita ketahui, konsep “Trickle down effect”, keuntungan yang didapat, industri pariwisata yang tumbuh, budaya Bali dapat dipertahankan dan dikembangkan, bergairahnya ekonomi menurun, menetes sampai lapisan ekonomi paling bawah. Astungkara. ***
Oleh: Nyoman Sri Subawa (Rektor Undiknas University)
