Denpasar, PancarPOS | Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel kembali ditegaskan Pemerintah Kota Denpasar. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, secara resmi membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pengawasan Kota Denpasar Tahun 2026, Rabu (18/2/2026), bertempat di Graha Sewakadarma Lumintang.
Kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini turut menghadirkan Inspektur Provinsi Bali serta diikuti seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, perbekel, pimpinan perusahaan daerah, hingga kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Denpasar. Forum ini menjadi ruang konsolidasi strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah agar semakin transparan dan berintegritas.
Dalam sambutan Walikota Denpasar yang dibacakan Sekda Eddy Mulya, ditegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani masyarakat secara optimal. Pengawasan disebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah praktik korupsi, sekaligus menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi persoalan hukum.
“Inspektorat bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP bukan hadir untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan pendampingan dan pembinaan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin baik dan akuntabel,” tegasnya.
Menurutnya, memasuki tahun 2026, tantangan pengelolaan pemerintahan akan semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital, dinamika regulasi yang terus berubah, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut aparatur semakin adaptif dan profesional. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada pencegahan.
Fokus pengawasan diarahkan pada kegiatan reviu, monitoring dan evaluasi, pemeriksaan ketaatan dan kinerja, pengawasan tata kelola desa, peningkatan kapabilitas APIP, serta bentuk pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Sekda Eddy Mulya juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat komitmen kolaborasi dan pengembangan kapasitas diri. Berbagai regulasi yang diterbitkan kementerian dan lembaga, menurutnya, harus dipahami sebagai pedoman untuk berbenah secara berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Kita tentu menyadari masih ada keterbatasan. Namun semangat melayani harus tetap menjadi prioritas utama, sehingga pelayanan paripurna kepada masyarakat dapat terus kita hadirkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah pengawasan eksternal yang kini semakin ketat dan detail, peran APIP menjadi sangat strategis sebagai mitra konsultatif bagi perangkat daerah. Pendekatan pendampingan dan pembinaan diharapkan mampu mencegah potensi kesalahan maupun penyimpangan sejak dini, sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Denpasar, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, menjelaskan bahwa sosialisasi dan rakor ini diikuti seluruh kepala OPD, camat, lurah, perbekel, pimpinan perusahaan daerah, hingga kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Denpasar.
Ia menegaskan, Inspektorat memiliki posisi strategis sekaligus tantangan besar dalam mengawal tata kelola pemerintahan agar bebas dari penyimpangan, korupsi, dan indikasi fraud. Penyamaan pemahaman terkait penugasan pengawasan tahun 2026 menjadi langkah krusial agar seluruh perangkat daerah mampu mendukung pelaksanaan pengawasan secara optimal.
“Sosialisasi dan Rakor Pengawasan ini kami harapkan menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor, sekaligus langkah konkret menuju terwujudnya pemerintahan Kota Denpasar yang transparan, profesional, dan berintegritas,” ujarnya.
Dengan digelarnya rakor ini, Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal sebagai benteng utama menjaga kepercayaan publik. Pengawasan yang kuat, terukur, dan berorientasi pencegahan diyakini menjadi kunci menghadirkan pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. mas/ama/*
