Olahraga dan Pendidikan

Warga Kesiman Mengeluh, Anaknya Tidak Diterima di SMPN 14 Denpasar


Denpasar, PancarPOS | Warga masyarakat Desa Adat Kesiman menyampaikan keluh kesahnya kepada Kelian Banjar Adat Kerta Graha Desa Adat Kesiman karena anaknya tidak diterima di SMPN 14 Denpasar. Padahal lokasi sekolah tersebut menjadi harapan warga setempat untuk melanjutkan pendidikan SMP pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pembelajaran 2021/ 2022. Sesuai dengan Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun pembelajaran 2021/ 2022. Hal itu dibenarkan oleh Kelian Banjar Adat Kerta Graha Desa Adat Kesiman Kadek Udana memiliki 548 KK, dinyatakan bahwa memang benar ada warganya tidak lolos seleksi PPDB Denpasar tahun pembelajaran 2021/ 2022.

Ik#1bl-7/7/2021

Dikatakan, saat ini tahun kedua SMPN 14 Denpasar menerima siswa karena baru dibangun atas perjuangan warga setempat yang menggunakan lahan Pemeritnah Provinsi Bali. Pembanguan sekolah tersebut melewati proses yang panjang, bahkan warga setempat sempat melakukan demo kepada Pemeritnah Provinsi Bali agar tanahnya diizinkan untuk membangun SMP dan SMA. Oleh karena, warga daerah Kesiman cukup padat namun sejak penentuan sekolah berdasarkan zona wilayah terus mengalami kesulitan baik tingkat SMP dan SMA. Dengan kehadiran SMPN 14 Denpasar, sejatinya masyarakat setempat menymbut baik, diharapkan bisa menampung anak – anaknya sekolah. “Warga kami awalnya tenang – tenang saja, karena mengira anaknya akan diterima oleh SMPN 14 Denpasar dan jarak rumahnya rata – rata tidak sampai setengah kilo meter, ” kepada awak media di Denpasar, Jumat (9/7/2021).

Namun, pengumuman PPDB tetap dilakukan perangkingan, meksipun masuk zona wilayah belum tentu bisa lolos seleksi. Kondisi itu menimbulkan pesimis orang tua siswa, khususnya warga yang kurang mampu segi ekonomi dan kecerdasan anaknya. Seharusnya, SMPN 14 Denpasar memberikan prioritas warga setempat, kini yang lolos seleksi 240 orang terdiri dari jalur zonasi umum 50 persen (120 orang), zonasi dampak Covid-19 20 persen (48 orang), afirmasi 5 persen (12 orang), akademik 5 persen (12 orang), non akademik utsawa dharma gita/lomba bulan Bahasa Bali 2 persen (5 orang), olahraga 5 persen (12 orang), seni 5 persen (12 orang), PKB 6 persen (14 orang) serta jalur perpindahan tugas orang tua/wali 2 persen (5 orang).

1th#ik-10/5/2021

Sementara itu, Sekretaris Wilayah DPD Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) Bali Pasek Wayan Sukayasa merasa prihatin terhadap warga tersebut yang belum mendapat sekolah yang tinggal dalam zona wilayahnya. Permendikbud No 1 Tahun 2021 yang mengatur PPDB di sekolah-sekolah taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK, wajib sekolah menerima di zona wilayah sekolah 80% dan prestasi 15% serta jalur perpindahan tugas orang tua wali. Aturan PPDB 2021 ini telah diteken Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim pada 7 Januari 2021 dan tercatat pada Berita Negara Tahun 2021 Nomor 6.
Pasal 17 ayat (2) domisili calon peserta didik PPDB 2021 dalam zonasi berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Berikutnya pada ayat (3) menyebutkan, dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik dalam PPDB 2021 karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Adapun Keadaan tertentu dalam PPDB 2021 diatur di ayat (4) meliputi: a. bencana alam; dan/atau b. bencana sosial. Pasal 18 ayat (3) sekolah memprioritaskan peserta didik dalam PPDB 2021 yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal. Dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, di Pasal 16 dijelaskan pemda dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sedangkan untuk ketentuan pelaksanaan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kewenangan.

1bl-bn#15/6/2020

Untuk persentase PPDB 2021 yakni jalur zonasi untuk jenjang SMP dan SMA pada PPDB 2021 minimal 50 persen dari total daya tampung, sedangkan untuk jenjang SD paling sedikit 70 persen dari total daya tampung sekolah. “Jadi para kepala sekolah tidak boleh langgar Permendikbud No 1 Tahun 2021 atas perubahan No 20 tahun 2019 jika dilanggar sanksi akan mengarah kepada Gubernur, Bupati serta Walikota dengan teguran keras,” ungkapnya. Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kebudayaan wajib memanggil Kepsek dan memberikan arahan tentang Permendikbud tersebut. Bahkan dalam UUD tahun 1945 sesuai Pasal Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. “Untuk itu, masyarakat bali wajib baca aturan, agar bisa diskusi bahwa negara wajib mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pendidikan wajib 12 tahun sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya. Dengan demikian, diharapkan bisa menerima anak-anak siswa yang masuk dalam zonasi dengan menambah ruang belajar, apalagi di tengah pandemi ruang belajar di sekolah tidak menjadi kendala karena siswa belajar online dan dari rumah. Pandemi Covid -19, diharapkan pendidikan Denpasar dapat melahirkan terobosan dan cara – cara baru dalam memberikan pelayanan pendidikan memasuki era industri 4.0.

1bl#ik-5/3/2021

Upaya itu dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 menuju peringatan 100 NKRI Merdeka. Sekaligus adanya perhatian serius terhadap sekolah swasta baik segi pembiayaan SDM maupun pengembangan fasilitas pendidikan. Sekolah swasta bila tidak diperhatikan, khawatir bisa akan bangkrut, solusinya dengan menggunakan guru-guru pengajar PNS agar diperbantukan guna mengurangi biaya gaji guru. Peningkatan fasilitas pendidikan yang guna meningkatkan siswa-siswa yang bersekolah di swasta melebihi sekolah negeri, artinya sekolah swasta akan bisa berkembang dan bahkan akan terbangun kembali sekolah swasta yang lain,” imbuhnya.

Sedangkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya menanggapi hal tersebut. Bahwa PPDB Denpasar telah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Nomor: 422/2207/Dikpora/2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun pembelajaran 2021/ 2022. Eddy Mulya membenarkan daya tampung SMPN 14 Denpasar sebanyak 240 orang, apabila ada yang belum lolos seleksi PPDB online sekolah negeri bisa mengikuti PPDB sekolah swasta. Oleh karena, sekolah swasta performance-nya juga tidak kalah dengan sekolah negeri. Pemerintah Kota Denpasar memberikan kesempatan seluas – luasnya sekolah swasta Dan memberikan kesempatan pemberdayaan sekolah swasta agar tidak pemerintah membeda – bedakan antara swasta dengan negeri. “Performance swasta juga tidak kalah dengan negeri,” ujarnya.

1bl#bn-11/5/2021

Bahkan Walikota Denpasar Jaya Negara dikatakan sudah pernah bertemu meminta sekolah swasta memberikan relaksasi kepada siswa baik uang gedung, SPP dan biaya lainnya hingga 50 persen. Serta memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu dan benar-benar terdampak Covid-19. Pemkot pun akan berencana memberikan biaya subsidi. aya/ama/ksm

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close