Made Urip Buka Sosialisasi Pengawasan SDKP Berbasis Masyarakat di Buleleng
Denpasar, PancarPOS | Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. I Made Urip, M.Si., tidak pernah surut memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanian dalam arti luas. Kali ini, Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akrab disapa M-U ini, membuka Bimtek, sekaligus Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat di Bali Taman Beach Resort and Spa Lovina, Buleleng, pada Kamis (25/4/2024). Kegiatan sosialisasi yang juga dihadiri oleh Caleg DPRD Provinsi Bali dari PDI Perjuangan Dapil Tabanan terpilih, Ni Made Usmantari tersebut, bekerja sama dengan Pangkalan DSKP Benoa, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Agenda Bimtek disambut antusias oleh para Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) dari Kabupaten Buleleng. Salah satunya, Gede Wiadnyana selaku Ketua Pokmaswas Penimbangan Lestari mengucapkan terima kasih atas sinergitas Made Urip dengan Pokmaswas di Buleleng selama ini, karena potensi kelautan sangat luas, sehingga harus terus melibatkan semua pihak yang dimulai dari bawah sampai ke tingkat atas. Melalui sosialiasi ini pihaknya sangat bersyukur ada Made Urip yang ikut mendorong sosialisasi ini, seraya berharap ke depan juga bisa terus dilaksanakan untuk regenerasi masyarakat pesisir. “Sosialisasi ini dirasakan sangat penting sekali bagi sumber daya manusia masyarakat pesisir baik dari bawah sampai ke atas,” bebernya.
Di sisi lain, Plt. Sekdis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Abdul Manaf menegaskan sosialisasi ini sangat dibutuhkan guna menjaga kelestarian SDKP yang didukung penuh oleh Made Urip untuk penguatan pengawasan SDKP berbasis masyarakat. Kegiatan ini diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian SDKP, khususnya di pesisir Pulau Bali yang notabene masuk daerah wisata yang menjadi aset bagi masyarakat sekitar dalam rangka mencari pendapatan di bidang SDKP. Dikatakan sosialisasi ini, juga untuk mendorong Pokmaswas, agar bisa membangkitkan semangat peran masyarakat. “Kami sangat berharap agar kelestarian SDKP yang ada di pesisir sekitar Bali bisa terjaga kelestariannya, sehingga bisa juga dinikmati oleh anak cucu di masa mendatang,” ungkapnya.
Katimja Sarana dan Prasarana Pengawasan Pangkalan PSDKP Benoa, Nu’man Najib menyampaikan sosialisasi Pokmaswas yang digenjot Made Urip bekerja sama dengan KKP sebagai upaya strategis menjaga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. “Beliau (Made Urip, red) asli yang berjuang di sektor pertanian, termasuk perikanan di Bali,” tandasnya. Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan SDKP Melalui Sistem Berbasis Masyarakat ini, diikuti oleh Pokmaswas di Kabupaten Buleleng, yakni Pokmaswas Uma Anyar, Panimbangan Lestari, Satya Bahari, Macan Laut, Banyu Milir, Wana Segara Lestari, Teluk Sumber Kima, Satgas Lingkungan, Kerta Winangun, Tejakula Lestari, Jagra Bahari, Pantai, dan Taman Segara, termasuk para penyuluh.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Umum mewakili Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Musyafak, S.Pi., mengungkapkan sosialisasi ini, juga mengandeng langsung Made Urip, agar nantinya bisa langsung menyerap aspirasi dari masyarakat pesisir, khususnya masyarakat perikanan di Buleleng. Ia juga menyampaikan sejumlah terobosan yang telah dilakukan, karena KKP memiliki komitmen yang kuat untuk memulihkan sektor ekonomi perikanan yang berkelanjutan. Di samping itu, mengembangkan ekonomi biru dengan 3 pilar utama, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Pilar utama ini menjadi dasar untuk menjaga SDKP dalam waktu yang panjang. KKP juga menyiapkan 5 program prioritas yang diimplementasikan mulai tahun 2023 lalu, dengan penambahan luas kawasasan konservasi laut, program penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi masyarakat nelayan.
“Oleh karena itulah, pengawasan SDKP harus menjadi benteng untuk mengawal seluruh terobosan tersebut, melalui dukungan Bapak Made Urip bersama Pemerintah dari pusat hingga kabupaten/ kota, termasuk peran masyarakat melalui Pokmaswas sangat penting agar seluruh program KKP bisa berjalan dengan baik untuk meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Pada kesempatan itu, Made Urip yang biasa dikenal sebagai Wakil Rakyat Sejuta Traktor ini, menegaskan kegiatan sosialisasi ini sebagai wujud kerja sama dengan KKP untuk menambah kapasitas dan wawasan SDM kelautan dan perikanan di Bali, khususnya di Buleleng. Apalagi laut sebagai sumber ekonomi yang harus diawasi, karena memliki bentang laut yang sangat panjang. Karena itu, sosialisasi ini sangat strategis untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Di samping itu, negara memerlukan pengawasan sumber daya kelauatan dan perikanan di seluruh tanah air, terutama akibat incaran dari ilegal fishing, sehingga butuh peran masyarakat terutama nelayan melakukan pengawasan.
Anggota DPR RI terpilih 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak di Dapil Bali dan ranking ke-7 nasional itu, mengatakan langkah tegas diperlukan, terutama dari kelompok pengawas dari masyarakat untuk mengawasi bentang pesisir, termasuk sempadan pantai yang harus diamankan. Apalagi ilegal fishing merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya di sektor perikanan, karena dapat merusak populasi ikan dan mempengaruhi ekosistem laut. Kadang-kadang sempadan pantai ini, juga dicaplok oleh investor, sehingga juga perlu diawasi dan dijaga dengan serius. “Karena nelayan kan tidak bisa menaruh kapal-kapalnya. Sepadan ini juga perlu diawasi oleh masyarakat nelayan ke depan,” tegas M-U, seraya berharap agar Bimtek ini bisa berjalan dan diikuti dengan baik untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan sebagai kekuatan ekonomi masyarakat ke depan. “Jadi ikuti dengan baik Bimtek ini dengan baik dari awal sampai berakhir. Karena kegiatan Bimtek ini dibiayai oleh negara melalui APBN,” pungkasnya. ama/ksm
