Hukum dan Kriminal

Bandesa Adat Mas Terpilih Melalui Paruman, MDA Bali Hanya Sebatas Hubungan Koordinasi


Denpasar, PancarPOS | Dosen Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) A.A. Gede Oka Parwata meminta kejelasan tupoksi Majelis Desa Adat (MDA) dalam kontek hubungan dengan Desa Adat. “Desa Adat mempunyai hak otonomi yang dijamin oleh konstitusi, baik dalam menjalankan pemerintahannnya, membuat aturan hukumnya, dan menyelesaikan sengketa adat,” kata Oka Parwata di Denpasar, Senin (25/1/2021). Hal itu disampaikan dalam menanggapi terakait dengan polemik MDA – Bandesa Adat Mas, Ubud, Gianyar yang mencuat ke publik belakangan ini yang menjadi perbincangan berbagai kalangan.

1bl/bn#23/1/2021

Apabila dilihat Pasal 72 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2019, MDA dibentuk oleh Desa Adat, belum secara tegas proses pembentukan MDA yang melibatkan Desa Adat? Lebih lanjut ketentuan ayat (2) apakah betul MDA itu sebagai representatif dari persatuan Desa Adat? dalam hal ini pihaknya setuju dengan pendapat Mantan MK Dr. IDG Palguna apabila hal itu terjadi berarti Kedaulatan Desa Adat sudah beralih atau diwakili oleh MDA. Sehingga apapun keputusan MDA mengikat Desa Adat. lebih lanjut ini mengindentifikasikan bahwa hubungan Desa Adat dengan MDA adalah hubungan sub-ordinansi bukan hubungan koordinasi.

Inplikasi dari dari ketentuan tersebut juga berimbas pada pengukuhan Bendesa Adat. Pertanyaannya mengapa harus MDA yang mengukuhkan Bendesa Adat? Kalau dilihat ketentuan Perda Desa Adat (4/2019), Pasal 29 ayat (2) yang menentukan Bendesa Adat dipilih oleh Krama Desa Adat secara musyawarah mufakat; ayat (4) pemilihan Bendesa Adat diatur dengan awig-awig dan/atau pererem. Apabila hal ini dihubungan dengan Pasal 41 ayat (1) yang menentukan “Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) huruf a merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat untuk : mengesahkan Bendesa /Kelihan dan/atau Prajuru terpilih (Pasal 41 ayat (1) huruf b).

1th#ik-11/10/2020

Ketentuan pasal ini menentukan sahnya pemilihan Bendesa Adat /Kelihan dan/atau Prajuru terpilih melalui paruman, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan sebagai wujud demokrasi di tingkat lokal dan sebagai wujud otonomi Desa Adat yang dinamin oleh Konstitusi (Pasal 18B ayat (2). Pertanyaan apa perlu lagi ada pengukuhan dari MDA. Apa kalau tidak dikukuhkan oleh MDA Bendesa Adat Bendesa Adat yang sudah terpilih oleh Krama Desa Adat memalui paruman, akan batal atau tidak sah? “Bagi saya pribadi sebaiknya hubungan Desa adat dengan MDA sebatas hubungan Koordinasi. Saya setuju Desa Adat melakukan koordinasi dengan MDA dan Pemerintah dalam partisipasinya menjalankan Darma Negara,” tegasnya.

​Lebih lanjut perlu juga pihaknya kemukakan disini dalam konteks membahas Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dalam Konstutusi (Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat (2), dengan mengutip pendapat Mahfud MD Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka UUD 1945 Menyongsong Globalisasi”, pada acara Seminar Awig-Awig II di Bali Dalam Mewujudkan Masyarakat Adat yang Sejahtera, mengemukakan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat mengandung empat konsekwensi salah satu diantaranya adalah pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat juga dengan sendirinya berarti pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan yang dibentuk berdasarkan norma hukum tata negara adat setempat.

1th-ks#1/7/2020

Hal itu berarti negara tidak dapat begitu saja memaksakan suatu struktur pemerintahan yang berlaku seragam di seluruh wilayah Indonesia jika memang di dalam kesatuan masyarakat hukum adat itu memiliki struktur tersendiri. Hal ini juga berarti masyarakat hukum adat di Bali (Desa Adat) dengan hak otominya berhak menentukan struktur pemerintahannya dengan keanekaragamannya sesuai dengan asas Desa Mawa Cara, yang secara tegas diakui oleh konstitusi. Lebih lanjut UU-pun tidak boleh melanggar hak-hak tradisional yang telah diakui sebagai hak konstutisional kesatuan masyarakat hukum tersebut. Sementara itu, Petajuh Penyarikan Agung MDA Bali I Made Abdi Negara pada 23 Januari dalam rilisnya menyatakan sejak dideklarasikannya MDA Bali pada 6 Agustus 2019, mulai dilakukan inventarisasi terhadap pengadministrasian pengakuan keprajuruan Desa Adat di Bali.

Variasi temuannya, ada Desa adat yang SK nya diterbitkan oleh dirinya sendiri, Ada yang diterbitkan oleh Sabha Desanya, ada yang diterbitkan oleh Perbekel, ada yang diterbitkan oleh Camat, atau perangkat pemerintah lainnya, bahkan ada yang tidak memiliki SK sama sekali, hanya surat keterangan dari dirinya sendiri. Adanya variasi atas pengakuan prajuru tentu merupakan sebuah kelemahan hukum adat yang harus dilakukan penyempurnaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan melalui pendekatan Bali Mawecara oleh MDA. Proses tersebut secara umum berjalan dengan baik dan lancar, di mana dari jumlah keseluruhan Desa Adat sebanyak 1.493 Desa Adat di Bali, terdapat 1.400 Desa Adat mendapatkan SK Pengakuan atau SK.

1bl#bn-7/1/2021

Pengukuhan sesuai pengajuan dengan rincian (a) Desa Adat yang SK Pengakuan atau Pengukuhan, sebelumnya telah diterbitkan oleh Majelis Agung Desa Pekraman (MADP) atau Majelis Madya Desa Pekraman (MMDP) sebanyak 650 dinyatakan tetap berlaku; (b) Desa Adat yang sebelumnya belum memiliki SK Pengakuan Majelis dan telah mengajukan permohonan SK Pengakuan Prajuru Desa Adat sebanyak 500 Desa Adat, dan telah disetujui serta diterbitkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali. (c) Desa Adat yang mengajukan SK Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat sebagai hasil atas proses Ngadegang Prajuru mulai tahun 2020, sebanyak 250 Desa Adat, telah disetujui oleh Majelis Desa Adat sebanyak 235 Desa Adat, dan 15 di antaranya masih perlu melengkapi syarat administrasi.

Adapun 15 Desa Adat yang belum memperoleh SK Penetapan dan Pengukuhan, lebih diakibatkan karena kurangnya syarat administrasi berdasarkan ketentuan Pedoman Ngadegang Bandesa Adat, Kelian Adat dan Sebutan Lain Desa Adat sebagai lampiran dari Surat Edaran Nomor 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020 prihal Edaran Tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid -19, tanggal 20 Juli 2020, atau masih terjadi permasalahan (kapiambeng) internal Desa Adat sehingga harus menunggu proses penyelesaian. aya/ama

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close