Denpasar, PancarPOS | Kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 yang berlangsung di Bali mulai pada Kamis, 24 November 2022 mendapat tanggapan positif Ketua LSM Garda Tipikor Indonesia Provinsi Bali, Mangku Rata. Namun ia juga menyentil semestinya kegiatan KPK tidak boleh dipasilitasi oleh siapapun, termasuk dari pemerintah daerah, karena anggaran KPK sudah cukup besar.
“Terkait kegiatan KPK kenapa tidak menggandeng stakeholder anti korupsi, terutama kalangan masyarakat yang anti korupsi seperti LSM? Pertanyaannya masihkah ada keseriusan KPK dalam memberantas korupsi? dan mampukah KPK memberantas korupsi, tanpa keterlibatan masyarakat?,” ujarnya ketika dihubungi PancarPOS.com, pada Kamis (24/11/2022).
Namun pihaknya mempunyai keyakinan bahwasanya yang mengemban tugas sebagai KPK adalah orang pilihan dan mempunyai kemampuan di bidang hukum, moral dedikasi yang tinggi dan karakter yang terbading terbalik dengan para koruptor. Karena itu, sebagai masyarakat Bali yang tergabung di LSM Garda Tipikor Indonesia mengapresiasi kegiatan KPK.
Pihaknya pun berharap kegiatan KPK di Bali tidak sekerda basa-basi. Apalagi terkait masalah korupsi ia masih mempunyai keyakinan bahwa di Bali cukup memprihatinkan, di mana koruptor yang sudah masuk penjara cukup banyak yang sedang diproses dan belum mendapat kepastian hukum yang jelas.
“Lumayan yang akan ditangkap mungkin lebih banyak, namun yang terbanyak kemungkinan yang akan korupsi hanya belum ada kesempatan, artinya apa? KPK mestinya mengedepankan pencegahan dan berani menangkap para koruptor dengan adil siapapun dia dan apapun partainya, khusus di Bali,” sentilnya.
Sebelumnya diketahui, dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) mengajak sektor swasta untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan Korupsi. Hal ini tidak terlepas dari data statistik penanganan perkara hingga semester 1 tahun 2022 jumlah tersangka pelaku korupsi terbanyak yang ditangani KPK adalah sektor swasta termasuk di dalamnya pelaku usaha, yaitu berjumlah 367 orang.
“Tingginya angka korupsi yang melibatkan pelaku sektor swasta merupakan gambaran kontraproduktif yang terjadi di Indonesia. Di balik angka tersebut, sektor swasta, khususnya badan usaha merupakan lini yang besar kontribusinya dalam pembangunan Indonesia,” ungkap Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding di sela-sela Hakordia tahun 2022 di Ksirarnawa, UPTD Balai Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (24/11/2022).
Lebih lanjut dikatakan, lingkungan bisnis yang tidak berintegritas akan membuat kompetisi menjadi tidak sehat, investasi terhambat, dan pada akhirnya merugikan masyarakat karena tersendatnya lapangan pekerjaan. Oleh karenanya, KPK mendorong pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk membangun dunia usaha dengan penuh integritas serta mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK mendorong badan usaha mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP),” imbuhnya. tim/ama/ksm
