Setwan Badung Studi ke DPRD DKI, Bahas Program dan Kerja Sama Media
Jakarta, PancarPOS | Pada kunjungan kerja hari kedua, Rabu (7/5/2025), rombongan Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten Badung yang dipimpin Kabag Keuangan Putu Ngurah Thomas Yuniarta bersama pejabat fungsional dan puluhan wartawan media online diterima di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mereka disambut langsung oleh anggota Komisi IV DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau.
Dalam pertemuan tersebut, Thomas Yuniarta memperkenalkan diri bersama seluruh anggota rombongan. Ia mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi, khususnya terkait pembangunan bidang kehumasan dan pola kerja sama dengan media. “Kami datang ke DKI Jakarta untuk melakukan studi komparasi terkait pembangunan, salah satunya di bidang kehumasan dan kerja sama dengan media,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bun Joi Phiau yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan bahwa pembangunan di DKI Jakarta berjalan searah dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu fokus utama adalah mengatasi kemacetan dan banjir. “Jakarta saat ini tengah fokus pada permasalahan kemacetan dan banjir,” ungkapnya.
Salah satu langkah konkret yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta, lanjut Bun Joi, adalah kebijakan wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu bagi seluruh pegawai, baik di lingkungan Pemprov maupun Sekretariat Dewan. “Semua pegawai wajib menggunakan angkutan umum. Dengan kebijakan ini, volume kendaraan pada Rabu dipastikan berkurang dan kemacetan pun bisa ditekan,” jelasnya. Ia menambahkan, aturan ini dituangkan dalam peraturan gubernur (Pergub).
Dalam hal kerja sama media, Bun Joi mengungkapkan pihaknya telah menjalin kolaborasi dengan lebih dari 70 media yang dikoordinir secara terstruktur. “Kami bekerja sama dengan lebih dari 70 media,” katanya. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini tetap berjalan sesuai pagu anggaran yang ditetapkan, tanpa ada pengurangan. “DKI Jakarta dengan APBD di atas Rp 90 triliun mampu menjalankan setiap kegiatan. Kerja sama media pun tetap berjalan tanpa ada pengurangan karena alasan efisiensi,” tegasnya.
Putu Ngurah Thomas Yuniarta menilai kebijakan wajib angkutan umum setiap Rabu sangat efektif untuk mengurangi kemacetan. “Bagus-bagus program masukan dari Pemprov DKI yakni setiap Rabu ASN termasuk anggota Dewan tidak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadi. Mereka diwajibkan menggunakan transportasi umum,” ucapnya.
Menurut mantan Kabag Humas dan Protokol itu, jika program ini bisa diterapkan di Kabupaten Badung, dampaknya akan signifikan. “Kalau ini diterapkan sangat bagus dan sangat luar biasa untuk mengurangi kemacetan, terutama di titik-titik yang volume kendaraannya sudah tak sebanding dengan lebar jalan,” tegasnya. Ia menambahkan, untuk penerapannya di Badung tentu harus ada kajian bersama yang melibatkan Polresta Denpasar, Polres Badung, dan Dinas Perhubungan, termasuk menentukan dasar hukumnya apakah berupa perda atau peraturan bupati (perbup).
Selain soal kemacetan, Thomas juga mengapresiasi sistem teknologi yang diterapkan di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Ia menyebut, seluruh proses kunjungan sudah didaftarkan secara online, dengan jadwal dan petugas penerima yang ditetapkan melalui SOP yang jelas. “Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung,” harapnya. mas/ama/*
