Hukum dan Kriminal
Trending

Dokumen Privat Khawatir Dijual, PT DEB Pertanyakan Tujuan Sengketa Informasi Walhi Bali


Denpasar, PancarPOS | Kuasa hukum PT. Dewata Energi Bersih (PT. DEB) Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH., MH., mempertanyakan dan merasa heran terhadap desakan Walhi Bali yang meminta dokumen perusahaan swasta di tengah berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi di Pulau Dewata. Padahal PT DEB adalah perusahaan yang berbentuk privat yang sifatnya join adventure company, karena didirikan oleh Padma Energi dan Perusda (Perumda) Provinsi Bali serta tidak menggunakan keuangan negara. Di mana Walhi Bali mengajukan dua permohonan Dokumen Studi Kelayakan terkait rencana pembangunan Terminal Khusus (Tersus) LNG Kawasan Desa Adat Sidakarya, Denpasar, khususnya terkait studi Pemipaan yang akan dilakukan di bawah mangrove serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya. Serta perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan PT Dewata Energi Bersih Nomor: B. 21.522/1514/P4H-KSDAE/DKLH Nomor :010.AGR.DEB-DKLH.LGL.04-22 tentang Pembangunan Strategis yang tidak dapat dielakan, berupa pengembangan PLTG serta fasilitas pendukung Terminal LNG dan jaringan pipa gas di Kawasan Tahura Ngurah Rai Kota Denpasar yang ditandatangi pada tanggal 27 April 2022 serta lampiran dan/atau pendukungnya.

Pembangunan infrastruktur terminal gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Desa Sidakarya. (foto: ist)

Hal itu ditegaskan usai mengikuti Sidang Perdana sengketa informasi yang berlangsung di ruang sidang Komisi Informasi Publik, Renon, Jumat (2/12) berlangsung singkat. Ketua Komisioner Dewan KIP Bali, Nyoman Suardana, S.Ag. didampingi dua anggotanya mengatakan persidangan ditunda untuk memberi kesempatan PT DEB melengkapi dokumen yang diperlukan. PT DEB selaku termohon mengatakan pihaknya minta waktu sepekan untuk melengkapi dokumen mengingat kantor DEB ada di Jakarta. Ia mengakui pihaknya mengikuti alur hukum disini. Jadi memang bahwa Walhi itu secara hukum memiliki kewenangan meminta informasi publik karena Walhi itu LSM yang diakui di Indonesia. Namun dijelaskan, Walhi sendiri juga mengirimkan surat itu bukan hanya kepada PT DEB saja, namun juga bersurat ke Tahura, dan dinas terkait lainnya. Usai sidang sengketa informasi itu, pihak Termohon mempertanyakan surat Walhi yang sangat intens dikirim ke PT DEB. Pihaknya menilai sejatinya tidak hanya PT DEB saja yang menggunakan bahan-bahan dokumen berkaitan lingkungan.

“Jadi saya luruskan bukan kami tidak menanggapi, tetapi dokumen yang diminta dari Walhi Bali, menurut kami dokumen itu sifatnya privat, kenapa hanya kami saja yang terus diserang?,” sentilnya, seraya mengakui PT DEB sebagai perusahaan yang taat aturan dan ketentuan, ketika ada persoalan pasti akan dikomunikasikan sampai selesai. Menurutnya, sebelum menggugat agar dicek dulu, apa pemda keluar dana, cek juga di DPRD. “Kalau anggaran daerah keluar itu kan dirapatkan, gak bisa sembarangan uang itu keluar,” ujarnya. Ditegaskan kembali, terkait sengketa informasi ini, Hendri Jayadi menjelaskan PT DEB adalah perusahaan yang berbentuk privat yang sifatnya join adventure company, karena didirikan oleh Padma Energi dan Perusda (Perumda) Provinsi Bali. Di mana dalam pendirian tersebut, PT DEB memiliki perjanjian pemegang saham, bahkan dalam PT DEB sendiri tidak ada anggaran daerah yang digunakan dalam pendirian PT DEB, sehingga dokumen yang dimiliki bukan sebagai informasi publik seperti yang dituduhkan Walhi Bali.

Tanda “X” pada peta gambar lampiran dalam Perda No.8 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Denpasar dan Pasal 20 Ayat 2a yang menyebutkan infrastruktur LNG yang diatur di Kelurahan Pedungan dan Desa Sidakarya. (foto: ist)

“Ketika Perusda memiliki saham di PT DEB sifatnya join adventure company, kemudian Padma Energi sendiri meminjamkan penuh kepada DEB sebesar 22%. Maka dari itu DEB merupakan perusahaan privat bukanlah perusahaan publik,” paparnya. Hendri mengatakan perlu diluruskan bahwa pihaknya tidak menggunakan anggaran daerah dalam rencana proyek LNG. Terkait dokumen yang diminta pemohon dalam hal ini Walhi, ditegaskan tidak bisa diberikan karena itu adalah rahasia dagang. Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Secara undang-undang kami tidak punya kewenangan memberikan itu. Karena itu rahasia dagang kita, jadi kita gak bisa berikan. DEB ini perusahaan privat, ini perlu diluruskan bahwa pendirian DEB tidak menggunakan anggaran daerah,” tegasnya. Menurutnya sebatas melihat dokumen ia bisa tunjukkan. “Tapi kalau mau dimiliki untuk ditunjukkan ke publik ya kami keberatan. Itu semua ada, kami akan tunjukkan, ini Feasibility Study (FS) kita semua perjanjian-perjanjian kami bersifat privat bukan untuk konsumsi publik. Jadi secara undang-undang pun kami tidak boleh memberikan itu,” jelasnya.

Hendri menegaskan izin-izin yang dimiliki sudah lengkap, kecuali izin lingkungan memang masih dalam proses. “Kalau mau dilihat boleh tapi untuk dimiliki ya ada batasan dan ketentuan yang tidak memperbolehkan itu,” tegasnya. Ditanya soal kemungkinan adanya persaingan, menurutnya yang namanya usaha pasti ada kompetitor. “Jadi ini yang harus diperhatikan. Isu sosial ini yang utama harus dibereskan. Sebab banyak juga yang menginginkan bisnis ini,” ungkapnya. Apalagi perusahaan yang bergerak bidang itu cukup banyak serta berminat kembangkan usaha sektor energi ada pula. Di samping itu, dokumen yang merupakan rahasia perusahaan mencegah terjadi kebocoran. Jika dokumen bocor, siapa nantinya yang bertanggungjawab, karena dalam dunia usaha ada kompetitor. Apalagi sampai dokumen ada menjual. Untuk itu, dokumen rahasia tentu tidak bisa diberikan. Namun pihaknya siap memberikan penjelasan dan menunjukkan kepada Walhi. “Tapi, dalam suratnya kan meminta dokumen dengan alasan adanya penggunaan anggaran daerah dalam pendiriannya. Makanya saya tegaskan, silakan cek di pemda,” ujar Hendri.

Sidang Perdana Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Publik, dengan Pemohon Walhi Bali dengan PT DEB di Kantor KIP Bali, Jumat (2/11/2022). (foto: ama)

Pendirian DEB ini, pemda tidak akan melakukan penyetoran kepada DEB. Makanya dibuatkanlah skema joint venture itu. Jadi istilahnya dipinjamkan modal dulu untuk saham 20%. Nanti pengembaliannya setelah perusahaan beroperasi, ada deviden, keuntungan dan yang lainnya. Ditanyak soal gugatan balik, pihak DEB masih memgikuti proses alur hukum dan selesaikan persidangan tersebut sesuai alur hukum yang ada. Dalam sidang tersebut dari pihak pemohon dihadiri kuasa hukun dari Divisi Advokasi KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup) Bali I Made Juli Untung Pratama, SH, Mkn. beserta Made Krisna Dinata, S.Pd selaku Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Bali. Dalam sidang sengketa informasi terkait pembangunan Terminal LNG Sidakarya, Walhi minta dokumen FS. Made Krisna Dinata S.Pd menerangkan jika WALHI Bali bersama KEKAL Bali dan Frontier Bali merupakan Lembaga-lembaga yang selama ini aktif dalam mengkritisi kebijakan lingkungan hidup. Ia juga menerangkan jika selama ini pihaknya secara keorganisasian sering mengirimi surat kepada PT.DEB terkait rencana pembangunan Terminal LNG di kawasan mangrove. aya/tim/ksm/ama

Berita Terkait

20 Comments

  1. Sumatra Slim Belly Tonic takes pride in its manufacturing process, ensuring that every batch is produced in FDA-approved and GMP-certified facilities. This means that each and every bottle of Sumatra Slim Belly Tonic meets the highest standards of quality and safety. You can trust that you are getting a product that has undergone strict quality control measures and is backed by scientific research.

  2. naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

  3. What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

  4. Glucotrust also promotes healthy metabolism. This means that it can help to boost your body’s ability to burn calories and convert food into energy, which can be particularly beneficial for those looking to lose weight. Another key benefit of Glucotrust is its ability to support healthy blood pressure. High blood pressure is a common condition that can lead to a range of health problems, including heart disease, stroke, and kidney damage. By helping to keep blood pressure within a healthy range, Glucotrust can help to reduce the risk of these serious health conditions.

  5. Sugar Defender transcends symptom-focused interventions, delving into the root causes of glucose imbalance. It stands as a dynamic formula that seamlessly aligns with the body’s intrinsic mechanisms, presenting a distinctive and holistic approach to enhancing overall well-being. Beyond a mere supplement, Sugar Defender emerges as a strategic ally in the pursuit of balanced health.

  6. Red Boost is a supplement that is meant to improve overall health and well-being, especially in men who may be showing signs of low testosterone. It’s a new product, but it’s already getting a lot of attention because it helps men with common problems that come up as they age.

Tinggalkan Balasan


Back to top button