Ekonomi dan Bisnis

Benarkah Bali Tidak Dapat Apa-apa dari Devisa Pariwisata? Ini Pemikiran Prof. Raka Suardana


Denpasar, PancarPOS | “Seringkali kita mendengar pendapat yang mengatakan bahwa Bali tidak dapat apa-apa dari Devisa Pariwisata. Menurut pendapat teman-teman itu, dalam UU No 33/2004 hanya daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) saja yang memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan pendapatan dari industri pariwisata tidak dipertimbangkan untuk memperoleh DBH karena bukan bagian dari SDA,” demikian kata pembuka Akademisi Undiknas Denpasar, Prof.Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE., MM., saat menghubungi PancarPOS.com lewat tulisannya yang dikirim melalui pesan WhatsApp, Jumat (3/4/2021). Pertanyaannya adalah “Benarkah Bali tidak memperoleh apa-apa dari perolehan Devisa dari industri Pariwisata?”. Menurutnya cukup tidak tepat (keliru) pendapat tersebut, sebab pendapatan devisa dari industri pariwisata berbeda dengan devisa dari usaha yang perolehannya berkaitan dengan SDA (seperti sektor Kehutanan, Pertambangan, dan Perikanan).

1bl-bn#5/1/2020

Dijelaskan, devisa pariwisata diterima oleh mereka yang bergerak di industri pariwisata (seperti pengusaha dan karyawan). Devisa (mata uang asing) yang diterima oleh pelaku pariwisata itu saat dibutuhkan untuk bertransaksi (seperti untuk membayar gaji, membeli bahan baku, menyewa tempat dan berbagai kepentingan lainnya), tentu mata uang asingnya akan ditukar ke dalam denomenasi (satuan) rupiah di money changer atau bank umum, yang kemudian money changer dan bank umum itu menukarkannya ke Bank Indonesia (BI). “Devisa yang berakhir di BI itulah yang menjadi cadangan devisa bagi negara. Makanya, industri pariwisata disebut sebagai penyumbang devisa,” tegas Prof. Raka Suardana sapaan akrabnya. Perlu diketahui juga, penyumbang devisa bukan hanya industri pariwisata saja, tapi banyak pihak lain, seperti para eksportir, PMI (pekerja migran Indonesia sprt pekerja kapal pesiar, TKW dan TKI), diaspora yang mengirim uang ke dalam negeri dan pihak-pihak lainnya. Semakin banyak yang memperoleh devisa lalu mengirim ke dalam negeri dan menukarkannya, maka cadangan devisa di BI semakin membesar.

Jika semakin membesar cadangan devisa itu, maka semakin kokoh pondasi ekonomi dikarenakan nilai tukar rupiah akan semakin menguat, sebab akan ‘kebal’ dengan gempuran permintaan penukaran. Berapapun permintaan (demand) uang asing (devisa) diminta oleh pasar, akan mampu dipenuhi oleh BI. Ini berakibat nilai tukar rupiah akan stabil atau tetap kuat. Nah, kembali tentang Devisa pariwisata Bali yang diperkirakan per-tahun sekitar Rp130 triliun – Rp140 triliun tentu tidak serta merta langsung masuk menjadi penerimaan (kas) negara, melainkan hanya berkontribusi ke dalam perhitungan Pendapatan/Produk Domestik Bruto (PDB). Devisa pariwisata yang diterima oleh para pelaku pariwisata itulah yang menggeliatkan (menggerakkan) ekonomi Bali setelah menjadi rupiah. Uang itu berputar dan memberikan multiplier effect (efek pengganda) bagi perekonomian Bali. Pergerakan ekonomi itulah yang berkontribusi ke pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam bentuk pajak.

1th-ksm#5/2/2021

Pemerintah Pusat memperoleh penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu. Pemerintah Provinsi memperoleh penerimaan berupa dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan untuk Kabupaten/Kota memperoleh penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan beberapa pajak daerah lainnya. Jadi dalam bentuk demikianlah devisa yang berasal dari industri pariwisata berkontribusi terhadap penerimaan ke kas negara maupun kas daerah. Berbeda dengan kontribusi pengusaha/perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam (SDA), kontribusinya langsung masuk ke kas negara dan kas daerah. Sekedar contoh sesuai UU No.32/2004 untuk skema Dana Bagi Hasil (DBH) SDA yang dapat diperbaharui, seperti Perusahaan Kehutanan misalnya, ketentuannya harus membayar:

1. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dengan pembagian untuk Pemerintah Pusat memperoleh sebesar 20% dan Pemerintah Daerah sebesar 80% (kemudian dibagi lagi dengan proporsi untuk Pemerintah Provinsi memperoleh sebesar 16% dan Pemerintah Kab/kota sebesar 64%). 2. Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), pembagiannya untuk Pemerintah Pusat memperoleh sebesar 20% dan Pemerintah Daerah sebesar 80%, yang kemudian dibagi lagi menjadi untuk Pemerintah Provinsi sebesar16%, Pemerintah Kabupatan/Kota penghasil sebesar 32%, dan Pemerintah Kabupaten/Kota satu Provinsi sebesar 32%. 3. Dana Reboisasi dengan komposisi untuk Pemerintah Pusat memperoleh sebesar 60% dan untuk Pemerintah Daerah sebesar 40%. Kalau SDA yang tidak dapat diperbaharui, proporsi pembagian DBH lebih rinci lagi. Ambil contoh misalnya, untuk Perusahaan Pertambangan Umum, maka akan dikenakan:

1bl#ik-5/3/2021

1. Iuran tetap (land rent) yang dibagi untuk Pemerintah Pusat sebesar 20% dan untuk Pemerintah Daerah sebesar 80%, yang kemudian jatah daerah dibagi lagi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 16% dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 64%. 2. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) pembagiannya untuk Pemerintah Pusat sebesar 20% dan untuk Pemerintah Daerah sebesar 80%, dimana untuk daerah itu dibagi lagi menjadi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 16%, untuk Pemerintah Kabuaten/Kota Penghasil sebesar 32%, dan untuk Pemerintah Kabupaten/kota satu Provisni sebesar 32%. Demikian juga untuk Perusahan Pertambangan Minyak Bumi, Perusahaan Pertambangan Gas Bumi, Perusahaan Pertambangan Panas Bumi, dan Perusahaan Perikanan, semuanya memiliki kewajiban untuk mengkontribusikan pendapatannya ke sisi Penenerimaan Negara sesuai UU 33/2004. “Berdasarkan paparan itu, cukup jelas bahwa Bali memperoleh benefit (manfaat) dari perolehan devisa industri pariwisata, meski secara tidak langsung (indirect effect),” beber Prof. Raka Suardana.

Buktinya sebelum ada pandemi, Pertumbuhan Ekonomi Bali selalu di atas rata-rata petumbuhan ekonomi nasional. Demikian juga presentase jumlah orang miskin dan pengangguran, selalu Bali lebih baik dari rata-rata nasional. Namun semua itu terbalik akibat wabah (pandemi) ganas yang melanda seluruh belahan dunia ini. Industri pariwisata mengalami dampak negatif yang paling parah, yang rembetannya ke hampir seluruh sektor menjadi ikut terpuruk. “Nah, untuk masa mendatang, kira-kira dari mana Bali bisa menambah pemasukan untuk menambah kas daerah? Mungkin bisa regenoisasi dengan Perusahaan BUMN yang beroperasi di Bali, seperti Angkasa Pura dan Pelindo. Angkasa Pura yang otoritasnya mengelola Bandara Ngurah Rai, negoisasikan lagi agar bisa berkontribusi terhadap pemerintah daerah lebih banyak, demikian juga regenoisasi dengan Pelindo yang mengelola pelabuhan Benoa. Tapi apakah Perusahaan plat merah (BUMN) akan mau? Jelas itu tidak mudah,” paparnya.

1bl#bn-14/11/2020

“Atau untuk melakukan perawatan budaya dan adat, mungkin bisa dengan mengenakan “dana perawatan budaya” kepada para wisatawan asing yg datang ke Bali, misalnya setiap datang mereka dikenakan sekitar US$ 5-10. Pengenaan dana ini dipayungi secara hukum dalam bentuk Perda (minimal Pergub), dan pengelolaan dananya dilakukan oleh Dinas Pemajuan Adat Prov Bali secara transparan dan kalau bisa tidak masuk di APBD (dikelola khusus),” tutupnya. tim/ama/ksm

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close