Persadha Nusantara Soroti Banjir, Kriminalitas dan Infrastruktur di Bali Rusak, Turis Turun 12 Persen Jadi Alarm Keras
Denpasar, PancarPOS | Kritik keras dan bernada serius dilontarkan Ketua Persadha Nusantara Provinsi Bali, I Ketut Sae Tanju, terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan banjir, meningkatnya kriminalitas, serta kerusakan infrastruktur yang dinilai semakin meluas di berbagai kabupaten/kota. Pernyataan itu disampaikan kepada PancarPOS di Denpasar, Selasa malam (3/3/2026), sebagai bentuk keprihatinan atas situasi yang dinilai berpotensi menggerus citra Bali sebagai destinasi internasional.
Sae Tanju menilai, dalam beberapa bulan terakhir masyarakat Bali berulang kali menghadapi banjir di kawasan perkotaan hingga jalur-jalur strategis pariwisata. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya jalan berlubang, sistem drainase yang tidak optimal, serta tata kelola infrastruktur yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan lagi insidental, melainkan mencerminkan lemahnya perencanaan jangka menengah dan panjang.
“Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Ketika wisatawan terjebak banjir atau melewati jalan rusak menuju destinasi, itu bukan sekadar gangguan teknis, tetapi menyangkut reputasi,” tegasnya.
Selain persoalan fisik infrastruktur, Sae Tanju juga menyoroti meningkatnya pemberitaan mengenai tindak kriminal yang memicu rasa tidak aman, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan adalah fondasi utama pariwisata Bali. Tanpa stabilitas keamanan, promosi sebesar apa pun akan kehilangan makna.
Sebagai Koordinator Wilayah Asosiasi Pelaku Usaha Desa (APUDSI) Provinsi Bali, Sae Tanju turut mencermati laporan media nasional Detik.com berjudul “Bye Bye Bali, Kunjungan Turis Asing Turun 12% di Januari 2026”. Data penurunan kunjungan wisatawan asing sebesar 12 persen pada awal tahun ini disebutnya sebagai alarm keras yang tidak boleh diabaikan. Jika tidak segera direspons dengan kebijakan terukur dan terintegrasi, Bali berisiko kehilangan daya saing dibanding destinasi lain di Asia Tenggara.
Ia mengingatkan bahwa Bali merupakan wilayah strategis pariwisata nasional. Karena itu, pengelolaannya tidak bisa dilakukan dengan pendekatan reaktif atau tambal sulam. Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, perlu mengedepankan kebijakan berbasis data, transparansi anggaran, serta evaluasi kinerja lintas sektor yang terbuka kepada publik.
Dalam pernyataannya, Ketua Persadha Nusantara Provinsi Bali menyampaikan beberapa poin sikap tegas. Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi Bali menyusun peta jalan (roadmap) penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur secara terukur, lengkap dengan target waktu yang jelas serta mekanisme pengawasan publik. Kedua, meminta audit menyeluruh terhadap kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan serta fasilitas umum, termasuk efektivitas penggunaan APBD.
Ketiga, mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan desa adat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Keempat, mengusulkan forum dialog terbuka antara pemerintah, akademisi, pelaku pariwisata, dan elemen masyarakat sipil guna merumuskan solusi komprehensif demi menjaga citra Bali di mata dunia.
Sae Tanju menegaskan, kritik yang disampaikan bukan bentuk oposisi, melainkan tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap masa depan Bali. Pariwisata, menurutnya, bukan sekadar angka statistik kunjungan, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan martabat daerah.
“Kepercayaan publik dan dunia internasional tidak boleh dibiarkan terkikis. Pemerintah Provinsi Bali harus menunjukkan kepemimpinan yang progresif, responsif, dan transparan,” ujarnya.
Tanju juga menyoroti data terbaru terkait penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Mengutip laporan Kantor Imigrasi Ngurah Rai yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Agus Gede, melalui kantor berita Antara, disebutkan bahwa jumlah kunjungan wisman pada Januari 2026 tercatat 502.205 kunjungan.
“Kedatangan wisman Januari 2026 tercatat 502.205 kunjungan, turun dari bulan sebelumnya (Desember 2025) dan turun juga dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya (Januari 2025),” ujar Agus Gede seperti dikutip Antara.
Menurut Tanju, data tersebut tidak boleh dibaca sebagai fluktuasi musiman semata. Penurunan dari Desember 2025 yang biasanya menjadi periode puncak liburan, serta lebih rendah dibanding Januari 2025, harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Jika tidak segera direspons dengan kebijakan terukur dan terintegrasi, Bali berpotensi kehilangan momentum pemulihan pariwisata pascapandemi dan kalah bersaing dengan destinasi lain di Asia Tenggara.
Di tengah tekanan global dan kompetisi destinasi yang semakin ketat, Bali memang tidak punya ruang untuk lengah. Setiap genangan air, setiap jalan berlubang, dan setiap kabar kriminalitas akan bermuara pada satu hal, yakni persepsi dunia, dan di era digital, persepsi bisa menyebar lebih cepat daripada kebijakan diperbaiki.
Sebagai Ketua Persadha Nusantara Provinsi Bali menutup pernyataannya dengan komitmen bersama menjaga Bali tetap aman, layak, dan bermartabat. Sebuah pesan yang bukan sekadar kritik, tetapi peringatan agar Bali tidak kehilangan pijakan di tanahnya sendiri. ama/ksm/kel
