Dukungan Mengalir, Sopir Lokal Bali Membeludak Ingin Gabung Tri Hita Trans
Denpasar, PancarPOS | Kebangkitan sopir lokal Bali bersama Tri Hita Trans bukan hanya terasa di lapangan, tetapi juga mengalir di dunia digital. Setelah deklarasi besar di Canggu dan Road To Launch di Kedas Cafe, Badung, Kamis (26/2/2026), perbincangan publik di media sosial memanas. Dukungan, harapan, sekaligus kritik tajam bermunculan, menandakan isu transportasi berbasis desa adat benar-benar menyentuh urat nadi masyarakat.
Di berbagai platform, unggahan terkait kebangkitan sopir lokal Canggu dan deklarasi bersama Tri Hita Trans menuai ratusan komentar dan respons. Dalam salah satu unggahan yang beredar, tercatat lebih dari 192 komentar dan 621 tanda suka, menunjukkan tingginya atensi publik terhadap gerakan ini.
Komentar warganet memperlihatkan spektrum pandangan yang luas. Seorang pengguna menulis, “Mantap jika semua desa adat di Bali seperti ini, astungkara sopir lokal akan membaik.” Komentar tersebut menggambarkan optimisme bahwa model berbasis desa adat dapat menjadi solusi kolektif bagi persoalan transportasi.
Namun tidak semua suara sepenuhnya mendukung tanpa catatan. Ada pula warganet yang menekankan pentingnya tarif tetap masuk akal. “Asal ngasih harganya masuk akal dan nggak jauh-jauh sama taksi online pasti banyak juga yang mau taksi pangkalan,” tulis seorang pengguna, seraya mengingatkan pengalaman pribadi pernah merasa dirugikan dalam perjalanan dari kawasan wisata menuju Jimbaran.
Komentar lain bahkan mendorong pembatasan operasional taksi online di kawasan tertentu. “Taxi online dilarang masuk kawasan Canggu biar nggak bikin macet,” tulis akun bernama Robin. Pandangan ini memicu diskusi lanjutan tentang regulasi wilayah operasional dan dampaknya terhadap kemacetan.
Ada juga yang mencoba mengambil posisi tengah. “Setuju, tapi untuk khusus warga Bali saja. Tamu mancanegara dan domestik bebas untuk pesan,” tulis akun lain. Pendapat ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara semangat proteksi ekonomi lokal dan kebutuhan menjaga kenyamanan wisatawan.
Sebagian warganet melihat gerakan ini sebagai momentum keberanian kepemimpinan. “Butuh keberanian dan ide cemerlang seorang pemimpin yang berani pasang badan untuk warganya demi ajeg kelestarian budaya tradisi tanah Bali,” tulis seorang pengguna, menyinggung pentingnya peran figur pemimpin dalam mengawal kebijakan transportasi berbasis adat.
Komentar lain menyoroti potensi ekonomi desa adat. “Kalau sudah berbasis desa adat, mungkin pariwisata Bali akan bangkit lagi. Desa adat pun nanti akan mendapat pemasukan,” tulis akun Made Sukerta. Pernyataan ini sejalan dengan konsep Tri Hita Trans yang mengintegrasikan BUPDA sebagai pengelola transaksi di wilayah adat.
Namun kritik juga muncul terkait peran pemerintah dan implementasi teknis. Ada warganet yang mempertanyakan tugas pemerintah dalam mengatur tata kelola transportasi agar tidak terjadi gesekan baru. Kritik-kritik ini menjadi pengingat bahwa euforia harus dibarengi kesiapan regulasi dan profesionalisme.
Menanggapi dinamika tersebut, Founder PT Sentrik Persada Nusantara sekaligus inisiator Tri Hita Trans, I Made Sudiana, menegaskan bahwa perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam proses perubahan besar.
“Selama ini desa adat hanya menjadi penonton dalam proses ekonomi. Transportasi lokal terdesak dan muncul konflik horizontal di lapangan. Tri Hita Trans hadir sebagai solusi permanen, bukan sekadar pemadam kebakaran,” tegasnya saat Road To Launch di Badung.
Ia mengakui bahwa perjalanan menghadirkan Tri Hita Trans tidaklah mudah. Konsep ini sempat diragukan dan menuai perdebatan panjang, baik di internal maupun eksternal, termasuk dengan pihak pemerintahan dan perbankan. Bahkan, menurutnya, situasi sempat memanas sebelum akhirnya mendapatkan frekuensi yang sama.
Dengan moto pantang menyerah, Tri Hita Trans akhirnya memperoleh dukungan penuh dari Gubernur Bali Wayan Koster. Dukungan tersebut dinilai selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan kemandirian ekonomi berbasis adat dan budaya.
Respons positif juga datang dari desa adat di berbagai wilayah. Mereka melihat model pengelolaan melalui BUPDA sebagai peluang memperkuat kas desa. Dalam sistem Tri Hita Trans, setiap pesanan yang masuk di wilayah desa adat akan dikelola langsung oleh BUPDA setempat, memastikan perputaran uang tetap berada di desa.
Kolaborasi strategis pun dibangun dengan Bank BPD Bali. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat khusus sopir transportasi, akses permodalan dipermudah. Untuk plafon tertentu, sopir tidak perlu jaminan tambahan selain BPKB kendaraan.
GM PT Persada Nusantara, Pande Yuliasanjaya, juga memperkenalkan program Tri Hita Super Deal yang menawarkan subsidi unit kendaraan hingga puluhan juta rupiah, bebas biaya administrasi, gratis servis dua tahun, bonus smartphone operasional, seragam resmi, dan asuransi.
Langkah ini dinilai sebagai upaya meningkatkan kualitas armada dan pelayanan. Tri Hita Trans juga tengah memfokuskan integrasi di tiga kawasan strategis, yakni bandara, pelabuhan, dan kawasan spiritual milik desa adat. ama/ksm
