Politik dan Sosial Budaya

Banyak Warga Jual Tanah, Ketua DPRD Badung Usulkan BPHTB dan NJOP Seribu Persen Diturunkan


Badung, PancarPOS | Untuk segera melakukan pemulihan ekonomi di Kabupaten Badung, perlu dilakukan berbagai inovasi baru untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung di luar pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Seperti diungkapkan, Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata menginginkan adanya inovasi ASN menambah pundi PAD Badung, apalagi Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta sudah mengusulkan bantuan DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp417 miliar untuk membayar gaji pegawai dan ASN. “Kita kan tidak berharap hanya mengandalkan DAU, tetapi perlu dengan strategi dan solusi, selain memohon ke pusat. Bagaimana jika DAU tidak diloloskan?,” ungkap Parwata saat ditemui, Selasa (2/3/2021) sore.

1th#ik-11/10/2020

Dijelaskan Parwata, langkah inovasi baru harus diambil daerah dalam mengoptimalkan pendapatan di luar PHR yang mestinya digerakan oleh Sekda Badung sebagai penanggung jawab operasional ASN dan OPD yang terkait yaitu Bapenda, sebagai pelaksana inovasi dengan melakukan pemetaan pendapatan daerah. Seperti halnya Ia mengusulkan agar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan UU no 28 tentang pajak daerah yang sebelumnya dinaikan seribu persen agar segera diturunkan. “BPHTB dan NJOP yang menjadi kewenangan daerah pendapatannya bisa dimasukan ke kas daerah. Inilah yang harus di genjot dengan cara menurunkan NJOP dan BPHTB,” jelasnya Selasa (3/3/2021).

Lanjutnya Parwata, kenapa harus menurunkan BPHTB dan NJOP sebab saat kondisi pandemi banyak warga Badung yang menjual tanah dengan harga di bawah NJOP. Masalahnya pajak yang sekarang nilainya masih dengan tarif normal NJOP, hal ini jelas tidak berkeadilan. Padahal dengan bisa diturunkan NJOP bisa menjadi potensi PAD, sehingga pihaknya menilai potensi PAD yang didapatkan dari menurunkan NJOP bisa menjadi pemasukan ke kas daerah minimal sebesar Rp25 miliar perbulannya, tetapi karena NJOP sekarang masih tinggi banyak orang yang malah menggantung transaksi “Sekarang ini banyak transaksi jual beli tanah yang masih menggantung, akibat NJOP yang masih tinggi. Contoh NJOP sekarang seharga 100 juta. Akibat pandemi penjual menjual tanahnya 50 juga di bawah harga NJOP, akibatnya di noktaris transaksinya digantung, namanya jual beli gantung, akibatnya pajaknya tidak dibayar dan yang rugi pasti pemerintah,” bebernya.

3bl#ik-10/2/2021

Ditegaskan Parwata, untuk menghindari terjadinya jual beli gantung maka pemerintah Badung harus bisa mengubah strategi dengan cara menurunkan NJOP dan merubah Perbup terkait BPHTB dan NJOP tersebut, dan pihaknya sangat yakin proses perubahan tersebut hanya memakan waktu seminggu. Dan isi dari perubahan tersebut berupa pembayaran BPHTB berdasarkan transaksi riil akta jual beli, dan perlu juga ada tim verifikasi untuk menghindari terjadinya kecurangan transaksi. “Inilah inovasi ASN untuk mendapatkan PAD dengan cara menurunkan NJOP, bila perlu sesuai dengan transaksi akta jual beli, dan tetap diverifikasi oleh Bapenda, dan hindari pemikiran negatif kita harus berpikir obyektif demi mendapatkan PAD,” tegasnya. Selain itu, juga Parwata mengusulkan untuk meningkatkan pajak internet, karena pihaknya menilai di masa pandemi kebutuhan pemakaian internet meningkat drastis.

“Pak Sekda perlu memanggil provider dengan dasar hukum retribusi tower yang potensi perbulannya minimal bisa mendapatkan Rp5 miliar. Sekarangkan pemakian internet naiknya 1.000 persen, panggil providernya untuk mendapatkan potensi PAD,” tuturnya. Pawarta juga menginginkan kenaikan pajak orang asing berupa KITAS, dan penataan restoran yang keduanya mempunyai potensi PAD miliaran rupiah perbulannya. “Dan yang yang terakhir baru berbicara piutang. Inilah yang harus dilakukan ASN untuk melakukan inovasi ekonomi pembangunan, dan ini merupakan sebagai tanggung jawab ASN,” pungkasnya. tra/ama

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close