OCCRP Masukkan Jokowi dalam Daftar Pemimpin Korup 2024, Apa Itu OCCRP? Ternyata Bukan Kaleng-kaleng
Jakarta, PancarPOS | OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) kembali mencuri perhatian setelah merilis daftar pemimpin yang dianggap paling terlibat dalam praktik korupsi pada tahun 2024. Salah satu nama yang mencuat dalam daftar tersebut adalah Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). OCCRP, yang dikenal sebagai organisasi jurnalisme investigasi internasional, menempatkan Jokowi dalam jajaran pemimpin yang dianggap memiliki keterkaitan dengan praktik korupsi dan kejahatan terorganisir.
Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai Jokowi, mari kita pahami lebih dalam tentang OCCRP itu sendiri. Didirikan pada tahun 2006 oleh wartawan investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu, OCCRP adalah organisasi yang fokus pada pengungkapan kejahatan terorganisir dan korupsi global. Dengan jaringan wartawan, media, dan organisasi non-profit yang tersebar di seluruh dunia, OCCRP melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kejahatan lintas negara dan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi serta pengusaha besar.
Salah satu keberhasilan besar OCCRP adalah terungkapnya kebocoran Panama Papers pada tahun 2016, yang mengungkapkan praktik penghindaran pajak oleh sejumlah pejabat dan pengusaha di berbagai negara. Melalui kerja sama dengan berbagai media besar, OCCRP juga telah menerima banyak penghargaan atas laporan investigatifnya yang berhasil mengungkap skandal internasional.
Visi OCCRP adalah untuk menciptakan dunia yang lebih transparan dan terinformasi, di mana kehidupan, mata pencaharian, dan demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi. Dengan misinya untuk memperkuat jurnalisme investigasi, OCCRP berkomitmen untuk mengungkap kejahatan dan korupsi agar masyarakat bisa menuntut pertanggungjawaban dari pihak berwenang.
Masuknya nama Joko Widodo dalam daftar pemimpin korup 2024 versi OCCRP menandakan adanya sorotan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia. Nama ini muncul dalam konteks laporan yang menyebutkan dugaan kolusi dan nepotisme dalam lingkaran kekuasaan Indonesia. Meski demikian, laporan ini tidak diikuti dengan bukti-bukti hukum yang jelas dan terverifikasi secara publik, yang menandakan bahwa penilaian OCCRP lebih berfokus pada persepsi publik dan investigasi berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya.
OCCRP tetap berpegang pada prinsipnya untuk membuka informasi yang lebih luas kepada publik dan mengajak masyarakat untuk menuntut kejelasan serta pertanggungjawaban dari para pemimpin dunia, termasuk Presiden Jokowi, yang kini mendapat sorotan tajam dalam isu korupsi. ama/tim/net/ksm
